Kesepakatan ini merupakan bagian dari kemitraan strategis baru yang bertujuan mempererat hubungan pendidikan dan riset antara kedua negara.
Program ini tidak hanya mencakup pengiriman pelajar ke universitas di Britania Raya, tetapi juga mendukung ekspansi kampus-kampus ternama Inggris untuk membuka cabang di Indonesia.
Selasa (30/12) kemarin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti saintek) Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, bersama Plt. Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto, bertemu guna merumuskan skema beasiswa ini.
Brian mengatakan pertemuan ini merupakan respons cepat untuk menindaklanjuti komitmen Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer yang menjanjikan dukungan pendidikan masif saat konferensi video bersama Presiden Prabowo Subianto pada November lalu.
"Angka 10.000 mahasiswa ini harus diterjemahkan dalam skema yang realistis dan berkelanjutan. Karena itu, kami menyusun opsi pelaksanaan bertahap, misalnya sekitar 2.000-2.500 mahasiswa per tahun, agar kualitas, pembiayaan, dan kesiapan perguruan tinggi tetap terjaga,” ujar Brian, dikutip dari situs Kemendikti saintek, Selasa (30/12/2025).
Pembahasan skema beasiswa tidak hanya berfokus pada jumlah penerima. Tetapi juga pada keberlanjutan pendanaan, pemerataan manfaat, serta penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Menurut Brian, Kemendikti saintek bersama jajaran direktorat jenderal terkait telah melakukan kajian mendalam untuk menyusun berbagai opsi skema.
Termasuk kerja sama joint degree, pemanfaatan kampus dalam negeri sebagai basis pembelajaran, serta keterkaitan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia nasional. Adapun Pratikno menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program beasiswa berskala besar ini benar-benar memberikan dampak strategis bagi pembangunan manusia Indonesia.
“Beasiswa ini harus menjadi instrumen transformasi SDM. Tidak hanya mengirim mahasiswa belajar, tetapi juga membangun ekosistem akademik, riset, dan inovasi nasional dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” ujar Menko Pratikno.
Sementara itu, Sudarto memaparkan simulasi pembiayaan serta proyeksi fiskal dari pelaksanaan program beasiswa ini.
Ia menjelaskan bahwa LPDP telah menghitung kebutuhan biaya per mahasiswa. Termasuk biaya pendidikan, biaya hidup, asuransi kesehatan, serta dukungan akademik lainnya. “LPDP melakukan simulasi berbagai skenario pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program hingga jangka panjang. Dengan perencanaan yang tepat, skema ini dapat dijalankan secara bertahap tanpa mengganggu program beasiswa lain yang sudah berjalan,” jelas Sudarto.
Lebih lanjut, Sudarto menyampaikan bahwa LPDP membuka peluang penguatan skema co-funding dan kolaborasi internasional agar beban pendanaan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN, sekaligus meningkatkan daya saing lulusan Indonesia di tingkat global.
Editor : Siti Aeny Maryam