LombokPost - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) memperkuat konsolidasi internal jelang penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf melantik pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kemenhaj, baik tingkat pusat maupun daerah, Rabu (31/12/2025).
Pelantikan pejabat Kementerian Haji dan Umrah ini menjadi bagian dari penataan organisasi dan penguatan kepemimpinan, guna memastikan seluruh tahapan persiapan haji 2026 berjalan optimal, terukur, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Menhaj menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik langsung dihadapkan pada tantangan strategis dalam penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan layanan di lapangan.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 membutuhkan perhatian serius di seluruh bidang, termasuk proses pelunasan biaya haji, keakuratan data jamaah, serta kejelasan informasi kepada masyarakat. Kepastian pelunasan menjadi fondasi utama dalam memastikan kesiapan layanan pada setiap tahapan,” ujar Gus Irfan, sapaan akrab Menteri Haji dan Umrah.
Asrama Haji dan Transportasi Jadi Fokus Perhatian
Gus Irfan menekankan bahwa kesiapan asrama haji merupakan pintu awal pelayanan jamaah. Menurutnya, asrama haji harus memenuhi standar kelayakan, keamanan, kenyamanan, serta ramah bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas.
Selain itu, aspek transportasi udara haji 2026 juga menjadi perhatian serius. Menhaj meminta adanya koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan maskapai penerbangan agar proses keberangkatan dan kepulangan jamaah berjalan tepat waktu, aman, dan nyaman.
Kelengkapan dokumen haji, termasuk paspor dan visa, lanjut Gus Irfan, harus didukung oleh sistem layanan yang terintegrasi dan akurat.
Dalam penyelenggaraan haji 2026, Menhaj juga menegaskan pentingnya penyediaan perlengkapan haji yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas sebagai wujud tanggung jawab negara kepada jamaah.
Tak kalah penting, kesiapan petugas haji ditegaskan sebagai kunci keberhasilan pelayanan di lapangan. Proses seleksi, pembekalan, hingga penempatan petugas harus dilakukan secara profesional dan transparan.
Petugas haji juga dituntut memiliki integritas, kompetensi, serta empati tinggi dalam melayani jamaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Pejabat Baru Diminta Bekerja Terpadu dan Akuntabel
Kepada pejabat Eselon II, III, dan IV yang baru dilantik, Gus Irfan menekankan peran strategis mereka dalam memastikan seluruh aspek persiapan haji dan umrah berjalan secara terpadu dan akuntabel.
Ia mengajak seluruh jajaran Kemenhaj bekerja dengan integritas, kecepatan, dan semangat kolaborasi, dengan kepentingan jamaah sebagai orientasi utama.
“Saya harap pelantikan ini menjadi momentum penguatan kinerja organisasi Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan lancar,” tandasnya.
Editor : Rury Anjas Andita