LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius dan terukur.
Meskipun tidak menetapkan status Bencana Nasional, Presiden menjamin bahwa seluruh sumber daya negara dikerahkan secara maksimal untuk memulihkan kehidupan warga.
Beberapa kementerian dikerahkan dalam penanganan pascabencana ini.
Baca Juga: 485 Juta Rupiah Untuk Korban Bencana Banjir Aceh dan Sumatra Dari Lombok Barat
Aksi Nyata: 10 Menteri Turun ke Lapangan
Usai meninjau hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (01/01/2026), Presiden mengungkapkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel dengan kehadiran fisik para menteri di titik-titik krusial.
Kehadiran Kabinet: Sebanyak 10 menteri saat ini berada di Aceh, sementara menteri lainnya tersebar di wilayah terdampak di provinsi lain.
Anggaran Cukup: Pemerintah telah menyiapkan dana besar sehingga status bencana nasional dinilai tidak perlu dideklarasikan karena negara dianggap sangat mampu menghadapi situasi ini.
Mekanisme Bantuan Publik dan Diaspora
Presiden Prabowo menyatakan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, hingga diaspora. Namun, ia memberikan catatan tegas mengenai transparansi.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” tegas Presiden. Pihak yang ingin menyumbang diminta mengikuti prosedur resmi agar penyaluran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Prioritas Layanan Dasar: Sekolah dan Rumah Sakit
Dalam instruksinya, Kepala Negara menekankan percepatan pemulihan fasilitas publik yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Pendidikan: Perbaikan sekolah-sekolah agar segera berfungsi kembali.
Kesehatan: Puskesmas dan Rumah Sakit harus menjadi prioritas utama pemulihan infrastruktur.
“Langkah ini diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat kembali pulih secepatnya,” pungkas Presiden.
Editor : Pujo Nugroho