LombokPost-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar sisi gelap wacana Pilkada melalui DPRD yang kini tengah bergulir. Ketua DPP PDI Perjuangan ini blak-blakan mengungkap bahwa di masa lalu, praktik suap dalam pemilihan oleh dewan sangat masif, bahkan harga satu suara anggota dewan bisa mencapai Rp 50 juta.

Bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan daerah lainnya, pernyataan Ahok ini menjadi pengingat krusial mengenai risiko hilangnya hak suara langsung. Jika mekanisme ini kembali diterapkan, pemilihan pemimpin daerah tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpotensi ditentukan melalui kesepakatan di ruang tertutup oleh para elite politik.

Rahasia di Ruang Tertutup Elite

Ahok membeberkan bahwa dirinya mengetahui secara langsung bagaimana praktik pengaturan hasil Pilkada melalui DPRD terjadi di masa lalu. Ia menceritakan pengalamannya melihat elite partai berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.

“Ya dulu ketua-ketua partai besar itu masih kumpulnya di rumah bapak saya. Jadi saya tahu persis dulu misalnya dari tiga partai, pemilihan bupati. Partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan, tapi itu diatur tuh pilih siapa pilih siapa. Saya masih ingat,” kata Ahok dalam siniar Youtube Denny Sumargo, Kamis (8/1).

Duduk Perkara

• Isu Utama: Penolakan Ahok terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.
• Alasan Penolakan: Mekanisme dinilai rawan transaksional dan pengaturan oleh elite.
• Fakta Sejarah: Ahok mengungkap praktik suap puluhan juta rupiah per suara di masa lalu.
• Dampak Publik: Hak rakyat dalam menentukan pemimpin secara langsung terancam dicabut.
• Kaitan Oligarki: Mekanisme DPRD dianggap membuka ruang bagi permainan oligarki sumber daya alam.

Kesepakatan Elite dan Tekanan Politik

Ahok juga menyinggung kejadian di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ia menyebutkan betapa kuatnya praktik pengaturan suara di mana instruksi untuk memilih calon tertentu dilakukan secara terang-terangan kepada anggota dewan.

“Pernah kejadian di Provinsi Riau, Kampar. Nah pemilihan, tiba-tiba kok suaranya, suara sebelumnya sudah dipanggil, ‘Eh, lu pilih ini ya, pilih ini ya,’ gitu, sudah diatur,” ujarnya.

Praktik ini menurutnya pernah memicu konflik serius ketika hasil suara dianggap menyimpang dari kesepakatan awal para elite. Anggota DPRD yang dianggap tidak patuh akan langsung dilacak dan dimintai pertanggungjawaban oleh partai berkuasa.

“Kan terbukti ada kasus Kapolres Riau kalau dulu, saya nggak tahu bisa dilacak deh itu orang-orang itu dulu siapa. Iya, itu di Kampar! Tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu, bisa mentah kata bapak saya,” ucap Ahok.

“Jadi marah dong partai berkuasa. Dilacak tuh siapa anggota DPRD yang tidak mengikuti instruksi. Ternyata di pemilihan itu sudah dikasih Anda,” tambahnya.

Baca Juga: Ini Dia Duo Generasi Qurani dari SMPN 10 Mataram

Mahar 50 Juta dan Harga Dua Feroza

Pengalaman serupa juga disaksikan Ahok saat pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kala itu, ia mendengar langsung adanya praktik suap kepada anggota DPRD menjelang pemilihan gubernur demi menentukan hasil akhir.

“Orang yang tadi saya dukung menjadi anggota DPRD, tiba-tiba bisa telepon saya. Nah, pagi-pagi, ‘Eh, lu tahu nggak tuh? Itu harga dua Feroza itu berapa tuh? Itu top banget deh pokoknya itu DPRD," tutur Ahok menceritakan percakapan masa lalu.

Ia mengungkapkan adanya nominal uang hingga puluhan juta rupiah yang diterima per suara hanya untuk satu kali voting. Hal ini menjadi bukti nyata bagi Ahok bahwa Pilkada melalui DPRD sangat rentan disalahgunakan sebagai ajang bisnis politik.

“‘Berapa? Emang kenapa?’ ‘Baru itu 25 juta, gua baru dapat 50 juta nih dari untuk voting pemilihan gubernur gitu lho.’ Heeh, jadi langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil,” ungkapnya.

Ancaman Kembalinya Era Oligarki

Menutup pernyataannya, Ahok menilai upaya mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD sama saja dengan membuka jalan bagi oligarki. Terutama yang berkaitan erat dengan penguasaan kepentingan sumber daya alam di daerah.

“Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini pertama mengambil hak rakyat. Kalau soal sekarang jadi mahal, ada oknum oligarki," pungkas Ahok.

Editor : Akbar Sirinawa