LombokPost - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bantuan sosial (banos) kebencanaan dan bantuan reguler akan segera menjangkau masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra.
Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga melalui mekanisme penyaluran yang lebih transparan dan akurat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan ini sangat bergantung pada validitas data.
Baca Juga: FKIJK NTB dan MIM Foundation Kirim Genset untuk Atasi Kegelapan di Lokasi Banjir Aceh Tamiang
Pemerintah sepakat menggunakan sistem Satu Data yang telah diverifikasi secara berlapis, mulai dari laporan awal BNPB, penetapan oleh Pemerintah Daerah, hingga verifikasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri.
Hal paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah data dan mekanisme penyalurannya.
“Untuk itu, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Saifullah Yusuf dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: Listrik PLN Menyala, 600 Huntara Korban Bencana Aceh Tamiang Siap Dihuni Januari 2026
Skema Penyaluran dan Anggaran Triliunan
Kemensos telah menyiapkan anggaran total sekitar Rp2 triliun, dengan dana siap salur tahap awal mencapai lebih dari Rp600 miliar.
Bantuan ini mencakup: Santunan ahli waris (sudah diserahkan kepada 140 jiwa). Jaminan hidup (Jadup) dan hunian. Pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak.
Baca Juga: Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra dan Aceh Kembali Beroperasi 5 Januari 2026
Proses pencairan akan dilakukan melalui bank-bank milik negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan aksesibilitas wilayah terdampak.
Dorong Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa bantuan ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Warga yang kehilangan mata pencaharian akan didorong masuk ke dalam program bantuan berkelanjutan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan PBI JKN.
“Pemberian bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat,” tegas Tito.
Sinergi Lintas Sektoral
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang membuka rapat koordinasi tersebut, menekankan pentingnya komunikasi lapangan. Selain bantuan uang tunai, laporan teknis mencakup normalisasi sungai, pembukaan akses jalan, dan penyediaan hunian sementara juga terus dikebut.
“Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak persoalan teknis di lapangan yang bisa kita selesaikan bersama dengan cepat,” pungkas Dasco.
Dengan koordinasi intensif antara Kemensos, Kemendagri, BNPB, dan DPR, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak agar warga Sumatra segera bangkit dari masa sulit.
Editor : Kimda Farida