LombokPost-Pemerintah Indonesia resmi memperbarui ejaan sejumlah nama negara asing dalam bahasa Indonesia guna menstandarisasi penulisan sesuai kaidah linguistik nasional.
Perubahan ini mencakup nama-nama populer seperti Thailand yang kini dieja menjadi Tailan, serta Paraguay dan Uruguay yang berubah menjadi Paraguai dan Uruguai.
Kebijakan ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sebagai acuan baru dalam dunia pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga korespondensi resmi.
Standarisasi ini bertujuan agar tidak ada lagi inkonsistensi penulisan dalam dokumen negara maupun buku pelajaran sekolah.
Resmi Diajukan ke PBB
Langkah besar ini bukan sekadar kebijakan internal. Indonesia telah mengajukan pembaruan tersebut dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kelompok Pakar PBB tentang Nama Geografis (UNGEGN).
Dokumen bertajuk Updated World Country Names: Short and Formal Names tersebut disampaikan pada 10 Maret 2025. Pembahasan mendalamnya dilakukan pada Sesi UNGEGN 2025 di New York yang berlangsung akhir April hingga awal Mei lalu.
Pembaruan ini merupakan kelanjutan dari kerja keras pemerintah sejak 2019 dalam menyusun daftar komprehensif nama ibu kota dunia.
Pada 2024, Indonesia kembali memperbarui dokumen eksonim untuk mengatasi berbagai inkonsistensi ejaan agar selaras dengan ortografi dan fonologi bahasa Indonesia.
Penyesuaian ejaan ini merujuk pada UNGEGN List of Country Names 2021 dan dokumen resmi Misi Tetap PBB tahun 2023.
Hasilnya, ejaan negara disesuaikan agar lebih mencerminkan pengucapan asli dalam kaidah kebahasaan kita.
Tujuan Diplomasi dan Akurasi
Dalam dokumen resmi tersebut dijelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah bahasa Indonesia di kancah internasional sekaligus mempermudah administrasi diplomatik.
"Tujuan utama pembaruan dokumen eksonim adalah untuk memastikan bahwa representasi nama negara di seluruh dunia mematuhi akurasi dan konsistensi linguistik. Inisiatif ini sangat penting untuk menstandarisasi referensi nama negara dalam berbagai konteks resmi, seperti korespondensi negara, catatan pemerintah, dan laporan," tulis dokumen tersebut.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Proses finalisasi dokumen ini tidak main-main. Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) sejak akhir 2024.
Mereka juga melibatkan pakar linguistik dari Fakultas Ilmu Humaniora Universitas Indonesia (UI) serta Kementerian Luar Negeri.
Hal ini dilakukan agar ejaan baru tersebut tidak hanya tepat secara bahasa, tetapi juga relevan secara diplomatik.
Dengan adanya acuan ini, diharapkan media massa, penerbit buku teks, dan masyarakat umum dapat segera mengadaptasi penggunaan ejaan terbaru dalam aktivitas sehari-hari.
Editor : Akbar Sirinawa