Banyak KPM yang mulai mempertanyakan kapan dana bantuan tersebut akan masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Lantas, bagaimana fakta terkini di lapangan? Simak rangkuman penjelasannya berikut ini.
Hingga hari ini, 23 Januari 2026, dana bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 dilaporkan belum cair.
Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan saldo KKS secara langsung oleh salah satu KPM di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Pengecekan tersebut dilakukan melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, mengingat efisiensi cara digital yang tidak mengharuskan KPM mengantre di mesin ATM atau agen bank.
Namun, hasil pada menu KKS Merah Putih digital menunjukkan tidak adanya dana masuk baru untuk periode awal tahun 2026 ini.
Berdasarkan bukti mutasi rekening yang ditampilkan, terlihat rincian aktivitas bantuan dalam beberapa bulan terakhir sebagai berikut:
Bulan Januari 2026: Belum ada dana pencairan bantuan yang masuk.
Bulan Desember 2025: Tidak tercatat adanya pencairan.
Bulan November 2025: KPM menerima bantuan BLT Kesra sebesar Rp 900.000.
Bulan Oktober 2025: Tercatat pencairan PKH (untuk komponen balita dan anak sekolah) serta BPNT senilai Rp 600.000 untuk tahap keempat tahun lalu.
Seluruh dana bantuan dari periode akhir tahun 2025 tersebut tercatat sudah ditarik tunai oleh pemilik rekening.
Mengingat bantuan PKH dan BPNT merupakan penopang utama ekonomi keluarga rentan di tengah fluktuasi harga pangan, banyak KPM berharap bantuan tahap 1 ini dapat segera cair sebelum memasuki bulan Ramadan.
Namun, pemerintah biasanya melakukan pencairan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang dan waspada terhadap informasi tidak resmi atau hoaks yang beredar di media sosial.
Selama masa penantian ini, KPM sangat disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut:
1. Rutin mengecek saldo KKS melalui kanal resmi.
2. Berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing.
3. Memantau pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
4. Memastikan data kepesertaan tetap aktif dan tidak memiliki masalah administratif.
Hingga ada pengumuman resmi dari pemerintah, masyarakat diminta untuk tetap bersabar menanti proses administrasi pusat selesai dilakukan.
Editor : Redaksi Lombok Post