LombokPost - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri PKP Maruarar Sirait ke Hambalang untuk mengakselerasi program perumahan rakyat.
Fokus utama meliputi pembangunan rumah susun di lahan 30 hektare di Cikarang, rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi, hingga instruksi tegas pemangkasan birokrasi perizinan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengeksekusi program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pertemuan strategis di kediamannya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan beberapa progres krusial.
Proyek Strategis Cikarang: Lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Bekasi, kini telah memasuki tahap land clearing.
Lokasi ini akan difokuskan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
Target Masif: Pemerintah menyiapkan groundbreaking untuk 141.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan strategis.
Konsep Terintegrasi: Hunian yang dibangun dipastikan dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, pabrik, dan akses jalan utama guna meningkatkan kualitas hidup penghuninya.
"Presiden berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau. Salah satu langkahnya adalah pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya administrasi," ungkap Seskab Teddy.
Dampak Ekonomi: Serap 80 Ribu Tenaga Kerja
Pembangunan masif ini tidak hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi nasional:
Penyerapan Tenaga Kerja: Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja di berbagai sektor.
Rantai Pasok: Menggerakkan rantai industri material bangunan dan jasa konstruksi, yang akan mempercepat perputaran ekonomi di daerah terkait.
Pemangkasan Birokrasi: Izin & Administrasi Dipermudah
Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri PKP untuk menyederhanakan regulasi.
Pemangkasan biaya pengurusan izin dan administrasi menjadi kunci agar harga rumah tetap terjangkau dan proses pembangunan bisa berjalan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Editor : Jelo Sangaji