LombokPost - Jawa Timur diperkirakan masih akan jadi salah satu wilayah sentral selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2026. Diprediksi, 27,29 juta warga bakal melintasi provinsi paling timur Pulau Jawa ini.
Karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan layanan arus mudik-balik di wilayah Jatim. Baik dari segi infrastruktur maupun skema pelaksanaannya. Sebab, sejumlah potensi masalah juga rawan terjadi.
Jumat (20/2), di Gedung Grahadi, Surabaya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menggelar rapat koordinasi bersama pemprov, TNI-Polri, dan seluruh stakeholder membahas persiapan arus mudik-balik.
Dalam rakor itu, Dudy menjelaskan secara nasional pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diprediksi mencapai 143,91 juta orang.
Dan Jawa Timur merupakan daerah asal pemudik terbesar ketiga, yaitu 17,12 juta orang.
Jumlah itu belum termasuk para pemudik daerah lain yang melintasi jalanan di Jatim.
Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada H-3 atau Rabu (18/3), pemerintah mengeluarkan kebijakan Flexible Working Management atau Work From Anywhere (WFA).
”Dengan kebijakan ini, masyarakat memiliki fleksibilitas untuk berangkat lebih awal, bahkan sejak H-8," kata Dudy.
Armada dan Infrastruktur
Dalam rakor itu, sejumlah persiapan menyambut pelaksanaan arus mudik-balik dipaparkan.
Salah satunya adalah operasional jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) pada ruas Gending-Situbondo Barat.
Sesuai rencana, tol itu bakal kembali dibuka secara fungsional untuk memecah potensi kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama Surabaya-Banyuwangi, terutama di wilayah Pasuruan, Probolinggo, hingga sebagian Situbondo.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pembukaan fungsional tol Probowangi juga disertai dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.
Salah satunya adalah ketersediaan SPBU. ”Ini untuk mencegah kendaraan kehabisan bahan bakar di jalur yang belum memiliki fasilitas tetap,” katanya dalam rakor itu.
Penyeberangan Jawa-Bali
Dalam rakor itu, yang juga dibahas khusus adalah potensi terjadinya penumpukan kendaraan di jalur penyeberangan Jawa-Bali di Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi), serta Pelabuhan Gilimanuk (Bali).
Penyebabnya, jalur penyeberangan itu bakal ditutup sementara selama dua hari untuk menghormati pelaksanaan Nyepi. Penutupan itu berlangsung di tengah puncak arus mudik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono mengatakan bahwa pelaksanaan program angkutan Lebaran tahun ini ditetapkan selama 16 hari. Mulai 17 hingga 31 Maret.
”Dan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17-18 Maret,” katanya.
Di sisi lain, operasional penyeberangan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk akan ditutup mulai 18 Maret pukul 17.00 dan kembali beroperasi pada 20 Maret pukul 06.00. Sehingga, diprediksi bakal terjadi penumpukan kendaraan di tiap pelabuhan.
Untuk mencegah stagnasi kendaraan di jalur arteri Banyuwangi, Dishub Jatim telah memetakan sejumlah kantong parkir.
”Kantong-kantong parkir sudah disiapkan. Seperti lahan milik BUMDes maupun ASDP Indonesia Ferry akan dikelola secara mandiri oleh masing-masing pihak,” katanya.
Agar tidak memberatkan para pemudik, pemprov juga sudah memberikan arahan agar biaya tarif parkir bisa disesuaikan. ”Kami minta tidak ada kenaikan tarif," ujarnya.
Pembatasan Angkutan Barang
Untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas, sejumlah mitigasi juga disiapkan. Seperti buka-tutup jalan, penerapan contraflow, dan pembatasan operasional angkutan barang.
Khususnya angkutan barang kategori sumbu tiga seperti truk tronton. Yakni pembatasan operasional berlangsung pada 13 - 29 Maret.
”Yang dilarang beroperasi selama libur lebaran hanya angkutan barang sumbu tiga. Untuk angkutan barang kategori kecil masih bisa beroperasi. Khususnya yang membawa logistik makanan atau sembako. Kami prioritaskan," ujar Nyono. (ian/ris/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida