LombokPost-Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Dari total APBD sebesar Rp 2,48 triliun, anggaran yang telah terealisasi baru sekitar Rp 744 miliar atau 30 persen.
Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) M Nursiah mengatakan, angka itu menjadi catatan penting untuk melakukan evaluasi dan percepatan pada sisa kuartal tahun berjalan. Capaian itu didasarkan pada laporan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta bagian administrasi pembangunan.
Dia menjelaskan, terdapat perbedaan karakteristik antara serapan program operasional dan program kegiatan yang bersifat kontraktual. Program operasional lebih terukur dan terealisasi rutin setiap bulan.
Baca Juga: Jaksa Jebloskan Mantan Bupati Lombok Tengah Dua Periode ke Penjara Terkait Kasus Penipuan
Sedangkan program kontraktual sangat bergantung pada tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Serapan fisiknya baru akan terlihat signifikan setelah melewati fase perencanaan dan pengawasan.
“Serapan anggaran ini berbeda antara program operasional yang rutin dengan program kegiatan yang sifatnya kontraktual. Untuk kontraktual, ada tahapan proses pengadaan yang harus dilalui terlebih dahulu,” jelas Nursiah, Minggu (10/5).
Terkait kendala yang menyebabkan serapan belum maksimal, Wabup Nursiah mengidentifikasi beberapa faktor. Di antaranya hambatan dalam proses persiapan, perencanaan, hingga pengawasan teknis sebelum memasuki tahap kontraktual.
Pemkab Loteng berkomitmen terus mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif. Targetnya, pada evaluasi berikutnya harus ada progres serapan anggaran yang lebih signifikan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi kita untuk terus mendorong dan menegur OPD agar serapan ini dipercepat, sehingga ada progres yang signifikan pada evaluasi berikutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, kondisi rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun merupakan hal biasa dalam siklus pelaksanaan anggaran daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
