LombokPost - Rencana besar PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India mendapat tentangan keras dari Senayan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta dengan tegas agar rencana tersebut dikaji ulang, bahkan dibatalkan demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.
Said menilai, penggunaan APBN senilai Rp24,66 triliun seharusnya memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Indonesia, bukan justru mengalir ke produsen luar negeri.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pusat, Pendapatan Hotel Anjlok 20 Persen
Menurutnya, program strategis seperti Koperasi Merah Putih (KDMP) harus menjadi mesin penggerak ekonomi domestik dari hulu hingga hilir.
"Jangan sampai anggaran negara dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Sektor manufaktur kita harus jadi andalan untuk membuka lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur," tegas Said Abdullah (25/2/2026).
Menanggapi argumen Agrinas soal harga unit India yang lebih murah Rp150 juta, Said mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh hanya dilihat dari harga beli awal.
Ia menyoroti tantangan jangka panjang seperti layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan perawatan yang belum tentu siap jika menggunakan merek non-domestik.
Lebih lanjut, Said mengutip kajian yang menunjukkan bahwa impor skala besar ini berpotensi menekan PDB dan mengurangi pendapatan tenaga kerja di sektor otomotif nasional.
Mengingat jumlah 105.000 unit setara dengan total produksi mobil niaga nasional setahun, DPR mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan kerja sama dengan produsen otomotif dalam negeri demi menciptakan efek ekonomi berganda.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan mobil pikap berukuran 4x4 yang diimpor dari India diperuntukan bagi 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Adapun sebanyak 35 ribu unit dibeli dari Mahindra & Mahindra, sedangkan 35 ribu unit lainnya dibeli dari Tata Motors India.
Menurut Joao, ketersediaan mobil pikap berukuran 4x4 dibutuhkan petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar.
Ia mengaku awalnya sempat mempertanyakan mengapa Koperasi Merah Putih harus memiliki kendaraan.
“Tapi setelah saya coba memahami, ternyata keinginan Bapak Presiden itu bagaimana bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen,” jelasnya.
Editor : Pujo Nugroho