LombokPost - Lonjakan harga minyak global memaksa pemerintah mengambil langkah efisiensi konsumsi energi secara masif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja sektor swasta.
Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku efektif setelah masa libur Lebaran 2026 sebagai respon strategis terhadap tingginya beban subsidi energi akibat dinamika geopolitik dunia.
Baca Juga: Ketahuan Warga, Pencuri BBM di Kota Bima Kabur Tinggalkan Motor
Fleksibilitas Kerja demi Efisiensi Energi
Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Airlangga menjelaskan bahwa dengan tingginya harga minyak, efisiensi waktu kerja menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan mobilitas yang mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga, Jumat (20/3).
Baca Juga: Konsumsi BBM NTB Diprediksi Naik 11,9 Persen Jelang Lebaran
Menyasar Sektor Swasta dan Pemda
Pemerintah tidak hanya membatasi kebijakan ini pada lingkungan kementerian pusat, tetapi juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan sektor swasta untuk mengadopsi skema serupa. Tujuannya adalah memperluas dampak penghematan energi dari aktivitas transportasi harian pekerja yang biasanya memicu kemacetan dan pemborosan BBM.
Penerapan WFH secara kolektif ini dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM nasional secara signifikan, sekaligus mengurangi beban emisi kendaraan di kota-kota besar.
Baca Juga: Ketua DPRD NTB Ingatkan Kenaikan Harga hingga Penimbunan BBM, Dampak Konflik di Timur Tengah
Mekanisme Sedang Digodok
Meskipun prinsip kebijakannya sudah disetujui, teknis pelaksanaan di lapangan masih dalam tahap pengkajian mendalam.
Pemerintah tengah menyusun skema agar produktivitas kerja tetap terjaga meski dilakukan secara jarak jauh.
"Teknisnya sedang disiapkan. Nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Implementasinya dipastikan pasca Lebaran," imbuh Airlangga.
Dampak bagi Warga NTB
Bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya para pekerja di sektor jasa dan pemerintahan di Mataram, kebijakan ini berpotensi memberikan ruang penghematan biaya transportasi mingguan.
Selain itu, kebijakan WFH nasional ini diharapkan dapat membantu menstabilkan stok BBM di daerah agar tidak terjadi kelangkaan akibat konsumsi yang berlebihan di sektor transportasi rutin.
Pemerintah menghimbau pelaku usaha di daerah untuk mulai bersiap melakukan penyesuaian sistem kerja digital agar transisi pasca Lebaran nanti dapat berjalan mulus tanpa mengganggu pelayanan publik.
Editor : Pujo Nugroho