LombokPost - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa situasi krisis global saat ini tidak boleh menyurutkan semangat pembangunan.
Sebaliknya, hal ini harus dijadikan pemantik untuk mempercepat agenda transformasi nasional sesuai arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna 13 Maret lalu.
Dalam arahan internal kepada Kedeputian Kesehatan dan Pendidikan, Senin (23/3), Menko PMK mengutip pesan Presiden mengenai pentingnya kemandirian bangsa.
"Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan dan energi. Sekarang saatnya mempercepat itu," ujarnya.
Transformasi ini tidak hanya menyasar sektor ekonomi, tetapi juga penguatan fondasi sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
Menko PMK menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurai kepadatan perjalanan, mulai dari fleksibel working arrangement (FWA), pengaturan libur sekolah, hingga pengaturan lalu lintas dan transportasi.
“Salah satu yang kami upayakan agar arus mudik ini lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman adalah pendistribusian pergerakan pemudik. Dengan rangkaian kebijakan ini kita harapkan pemudik tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” ujar Pratikno.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran tahun ini mencapai sekitar 143,9 juta orang.
Namun pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan angka mobilitas aktual biasanya lebih tinggi sekitar 10 persen.
“Perkiraan surveinya itu adalah 143.915.053. Tetapi dari tahun ke tahun dalam praktiknya lebih tinggi dari survei, sekitar 10-an persen lebih tinggi, artinya bisa menjadi sekitar 155 juta manusia bergerak,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain fleksibel working arrangement pada 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026, libur sekolah mulai 16 Maret, serta cuti bersama yang diharapkan dapat menyebarkan waktu perjalanan masyarakat.
Selain pengaturan mobilitas, pemerintah juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama periode mudik.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan menengah hingga tinggi akibat dinamika atmosfer dan potensi bibit siklon.
“Kita juga harus waspada, mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah yang menurut BMKG potensinya masih kategori menengah hingga tinggi di sebagian wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Menko PMK menerangkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan operasional, antara lain operasi modifikasi cuaca, kesiapan 191 Unit Pelaksana Teknis BMKG, serta pelaksanaan Operasi Ketupat Polri pada 13–26 Maret 2026.
Selain itu, posko terpadu lintas kementerian/lembaga juga disiagakan di berbagai titik untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Editor : Kimda Farida