LombokPost - Celah "permainan" harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dipastikan bakal makin sempit.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi meluncurkan Master Produk sekaligus melakukan kick-off integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, Senin (4/5).
Langkah ini menjadi "obat kuat" bagi tata kelola keuangan negara. Dengan adanya Master Produk, LKPP mengunci satu sumber data tunggal atau single source of truth.
Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Masker di Pemprop NTB Polresta Mataram Gandeng LKPP
Artinya, pemilik merek atau prinsipal kini menjadi satu-satunya acuan spesifikasi dan harga.
Tak ada lagi cerita harga barang di satu daerah berbeda jauh dengan daerah lain untuk produk yang sama.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 bukan sekadar toko daring biasa.
Baca Juga: Polres Lotara Segera Gelar Hasil Pemeriksaan LKPP
"Ini tulang punggung ekosistem digital pengadaan nasional. Kita tidak hanya membangun sistem, tapi membentuk budaya baru yang akuntabel menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya di Jakarta.
Transformasi ini kian "sangar" dengan keterlibatan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir dalam peluncuran tersebut mewanti-wanti agar AI dijadikan mitra untuk menyisir jutaan produk.
Menurut Luhut, AI mampu melakukan kurasi massal terhadap ribuan produk hanya dalam hitungan jam. Sesuatu yang mustahil dilakukan secara manual. "Saya ingin E-Katalog ini mengelola lebih dari 40 persen APBN atau sekitar Rp1.800 triliun. Angka ini sangat besar, pengawasannya harus ketat," kata purnawirawan jenderal tersebut.
Baca Juga: Hingga Februari, Defisit APBN Rp 135,7 Triliun, Dorong Ekonomi, Belanja Pemerintah Dipercepat
Tak hanya di pusat, "pembersihan" birokrasi juga menyasar daerah. Integrasi dengan SIPD RI membuat alur belanja daerah dari perencanaan hingga pertanggungjawaban menjadi satu napas.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menyebut sinergi ini membuat setiap rupiah yang keluar bisa dipantau secara real-time. "Sinergi dengan LKPP ini memastikan belanja daerah transparan dan aman. Tidak ada lagi duplikasi data atau proses manual yang ribet," jelasnya.
Efek positif kebijakan ini sudah mulai terasa pada pengadaan kategori laptop. Proses kurasi kini lebih standar dan "patroli harga" dilakukan secara otomatis oleh sistem. Meski memaksa penyedia barang untuk lebih disiplin, langkah ini dianggap krusial demi menjaga integritas duit rakyat di tengah dinamika pasar yang terus berubah.
Editor : Redaksi Lombok Post Online