LombokPost - Di saat kelangkaan LPG 3 kilogram terjadi di berbagai daerah, pemerintah berencana menggulirkan pengembangan kompor listrik sebagai alternatif pengganti.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, tengah mengkaji kompor listrik dengan teknologi baru yang diklaim lebih baik dibandingkan program sebelumnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini masih membandingkan keunggulannya dengan teknologi kompor listrik generasi sebelumnya.
Baca Juga: Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik Batal, Tarif Listrik Tidak Naik
"Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," katanya di sela Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR belum lama ini.
Persoalannya, untuk merealisasikan program kompor listrik itu jelas butuh waktu tidak sebentar. Padahal, kelangkaan LPG 3 kilogram alias elpiji melon sudah terjadi sekarang dan membutuhkan solusi segera.
Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, misalnya, masyarakat mulai kesulitan mendapatkan LPG melon, baik di pangkalan maupun di tingkat pengecer. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi.
Baca Juga: Menko Airlangga : Konversi ke Kompor Listrik Masih Tahap Uji Coba
Mengutip Pontianak Post (Grup Jawa Pos), di beberapa wilayah, LPG melon mencapai Rp 40.000 hingga Rp 70.000 per tabung. Jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 18.000.
“Kami harus berkeliling mencari tabung gas untuk kebutuhan memasak rumah tangga," kata Sri, warga Kapuas Hulu, kepada Pontianak Post.
Titin, warga Kapuas Hulu lainnya, menyebut, kelangkaan tersebut sangat membebani ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. “Semoga pemerintah daerah dapat bergerak cepat menindak para pedagang eceran maupun pangkalan yang menjual gas elpiji di luar harga ketentuan,” harapnya.
Baca Juga: Gas LPG 3 Kg Sempat Langka dan Mahal di Lombok Timur, Pertamina Patra Niaga Tambah 59 Ribu Tabung!
Di Kota Bima, pemkot membatasi distribusi LPG subsidi hanya sampai tingkat pangkalan resmi. Tidak lagi diperjualbelikan melalui pengecer atau kios.
“Tabung gas bersubsidi tidak boleh lagi diperjualbelikan melalui pengecer atau kios karena berpotensi memicu lonjakan harga dan penyimpangan distribusi,” kata Wali Kota Bima A. Rahman H. Abidin dalam rapat koordinasi stabilitas pendistribusian LPG 3 kilogram di Aula Maja Labo Dahu Kantor Pemerintah Kota Bima, Senin (15/6) lalu.
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati menilai, langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mempermudah pengawasan distribusi LPG subsidi. “Karena memang rantai distribusi resmi dari Pertamina itu hanya sampai di pangkalan,” jelasnya, Selasa (16/6).
Data dari Dinas ESDM NTB, kuota LPG untuk NTB tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar 130.802 Metrik Ton (MT). Distribusi pasokan energi ini masih didominasi oleh Pulau Lombok yang menyerap hampir 76 persen dari total kuota provinsi. (Selengkapnya lihat grafis)
Menurut Niken, kuota LPG bersubsidi ditentukan pemerintah pusat berdasarkan realisasi konsumsi tahun sebelumnya. “Sementara permintaan masyarakat terus naik. Akibatnya kuota kita dari tahun ke tahun relatif stagnan,” bebernya.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi persoalan kelangkaan yang berulang setiap tahun. “Untuk barang yang sedikit sementara demand tinggi, sebaiknya kita mulai berkoordinasi lebih baik. Dari sisi hulu terkait penentuan kuota, sampai pengawasan distribusi di daerah supaya persoalan ini tidak terus berulang," katanya.
Ketergantungan Impor
Menurut Bahlil, wacana pengembangan kompor listrik kembali mengemuka seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Pemerintah mencatat, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri sehingga membebani devisa negara dan anggaran subsidi energi.
"Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp 120 triliun. Di saat ICP (Indonesia Crude Price, red) seperti sekarang ini, devisa yang keluar untuk membeli LPG sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun," kata Bahlil.
Kementerian ESDM menganggarkan Rp 815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada 2027. Anggaran tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi serta telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif.
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi, energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp 815,56 miliar," kata Bahlil.
Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 635,24 miliar untuk program motor listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Meski demikian, pemerintah belum mengungkap secara rinci bentuk teknologi maupun spesifikasi kompor listrik generasi baru yang akan dikembangkan.
Rantai Distribusi
Secara regulasi, rantai distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya diakui sampai pada level pangkalan. Di tingkat pangkalan inilah HET sebesar Rp 18 ribu dapat dipantau secara ketat.
“Kalau sudah sampai di pengecer, itu yang susah untuk dikendalikan marginnya,” terang Niken.
Pengawasan berlapis sebetulnya sudah berjalan di tingkat pangkalan, termasuk adanya pembatasan kuota maksimal empat tabung per bulan untuk konsumen kategori rumah tangga. Pertamina juga memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi berat jika pangkalan terbukti menjual di atas HET atau menyalahi aturan kuota.
Dalam praktiknya, harga yang dibayar masyarakat kerap jauh lebih tinggi dari HET. Di tingkat pengecer di Kota Bima bahkan ditemukan harga antara Rp 25 ribu sampai Rp 45 ribu per tabung.
KUOTA LPG UNTUK NTB TAHUN 2026
-Kabupaten Lombok Timur 30.591 MT
-Kabupaten Lombok Tengah 24.784 MT
-Kabupaten Lombok Barat 20.343 MT
-Kota Mataram 17.798 MT
-Kabupaten Lombok Utara 6.207 MT.
-Kabupaten Sumbawa 11.003 MT
-Kabupaten Bima 7.914 MT
-Kabupaten Dompu 5.495 MT
-Kota Bima 3.555 MT
-Kabupaten Sumbawa Barat 3.112 MT
Sumber: Dinas ESDM NTB (bry/yun/fik/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online