LombokPost – Program konversi kompor listrik yang diwacanakan pemerintah dinilai belum menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi yang terjadi saat ini.
Kebijakan tersebut dianggap lebih efektif sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
Ketua Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma mengatakan, dari sisi ekonomi makro dan ketahanan energi, pengalihan konsumsi energi memasak dari LPG ke listrik berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Saat ini, sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Menurut dia, penggunaan kompor listrik juga dapat membantu menyerap pasokan listrik nasional yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas di sejumlah wilayah.
Meski demikian, Surya menilai implementasi program tersebut tidak dapat menjawab persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram yang sedang dihadapi masyarakat.
Baca Juga: TPID NTB Soroti Perubahan Pola Beli LPG yang Memicu Panic Buying Masyarakat
”Kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Sementara program kompor listrik masih membutuhkan proses penganggaran dan distribusi,” ujarnya.
Tantangan Implementasi
Selain itu, Surya menilai penggunaan kompor listrik memerlukan perubahan kebiasaan masyarakat.
Baca Juga: Harga LPG Subsidi Bikin Menjerit, Mahasiswa Lobar Ingatkan Pemkab Beri Atensi Serius
Pengguna juga harus menyiapkan peralatan memasak yang kompatibel dengan kompor listrik, sehingga berpotensi menambah biaya rumah tangga.
Tantangan lain adalah keandalan pasokan listrik, terutama di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Ketergantungan pada kompor listrik dinilai berisiko jika infrastruktur kelistrikan belum sepenuhnya andal. ”Jika pasokan listrik terganggu, masyarakat juga akan kesulitan memasak,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati mengatakan, Bumi Gora bukan daerah yang asing dengan program elektrifikasi rumah tangga tersebut. Pemerintah sebelumnya pernah menjalankan program pembagian kompor listrik dan rice cooker pada periode 2023-2024.
“Waktu itu peran dinas adalah menyediakan nama-nama calon penerimanya dengan berkoordinasi dengan kepala desa yang ada di seluruh Provinsi NTB,” ujarnya.
Terkait peluang NTB menjadi salah satu daerah penerima program kompor listrik pada 2027, Niken optimistis Bumi Gora akan kembali mendapatkan alokasi sebagaimana program-program sebelumnya. “Biasanya nanti akan ada surat dari kementerian,” katanya.
Dukung Program Zero Net Emission
Mengenai kesiapan infrastruktur kelistrikan di NTB, Niken menilai implementasi kompor listrik tidak berkaitan langsung dengan rasio elektrifikasi. Menurutnya, penggunaan kompor listrik umumnya diperuntukkan bagi pelanggan dengan daya listrik minimal 900 volt ampere (VA).
Ia memperkirakan adopsi kompor listrik akan mendorong kenaikan konsumsi listrik per kapita di NTB yang saat ini masih tergolong rendah. “Konsumsi listrik per kapitanya saat ini sekitar 500 sampai 700 kWh,” katanya.
Namun peningkatan konsumsi listrik tersebut, justru dinilai positif dalam konteks transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Terlebih NTB sendiri ingin mengejar emisi nol bersih atau net zero emission pada 2050.
Niken menambahkan, tantangan utama bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
“Diperkenalkan dulu. Kalau masyarakat sudah merasa nyaman dengan kemudahannya, nanti diharapkan bisa diadopsi lebih luas dan implementasinya bisa di scale up,” kata dia.
Respons Masyarakat
Rencana pemerintah mendorong penggunaan kompor listrik, menjadi bagian dari program transisi energi mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
Ferial, ibu rumah tangga di Lombok Barat menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik. “Penggunaan kompor listrik berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi warga yang tinggal di perumahan subsidi dan hanya memiliki daya listrik 900 VA,” jelasnya.
Ferial juga menyoroti kemungkinan masyarakat harus melakukan penambahan daya listrik. Menurutnya, langkah tersebut tentu membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit bagi sebagian keluarga. “Otomatis kalau harus menambah daya lagi kan keluar uang lagi,” ungkapnya.
Selain biaya penambahan daya, ia memperkirakan penggunaan kompor listrik juga akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran untuk membeli token listrik setiap bulan.
“Bisa jadi yang semulanya kita cuma ngisi listrik Rp 100 ribu per dua minggu atau per tiga minggu, berubah jadi harus nambah ke Rp 150 ribu sampai mungkin Rp 200 ribu supaya kompor listrik itu bisa beroperasi,” tandasnya.(bry/raf/aph/yun/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online