LombokPost--Inovasi layanan hukum Indonesia kembali mendapat perhatian dunia. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa) dalam 14th St. Petersburg International Legal Forum (SPILF) 2026 di Rusia, Kamis (25/6/2026).
Forum hukum bergengsi yang dihadiri para menteri hukum dari berbagai negara itu menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan akses keadilan hingga ke pelosok desa.
Dalam sesi Open Meeting of Justice Ministers, Supratman memaparkan berbagai terobosan pemerintah dalam membangun sistem hukum yang berorientasi pada masyarakat (people-centered justice).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan Posbankum Desa, yang kini telah tersedia di seluruh desa di Indonesia.
Program tersebut memberikan berbagai layanan hukum kepada masyarakat, mulai dari informasi dan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, hingga rujukan kepada advokat apabila diperlukan.
"Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Modernisasi sistem hukum bukan hanya soal teknologi, tetapi juga memastikan layanan hukum hadir lebih dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Supratman.
Tak hanya mengikuti forum internasional, Menkum juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Chuychenko.
Keduanya membahas penguatan kerja sama hukum, termasuk peluang kerja sama pemindahan narapidana (Transfer of Sentenced Persons/TSP) serta pengembangan arbitrase internasional BRICS.
Sebelumnya, Supratman juga bertemu dengan Jaksa Agung Federasi Rusia Aleksandr Gutsan untuk mempererat hubungan kedua negara di bidang hukum. Pembahasan mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ilmiah dan profesional, hingga peningkatan akses data dan informasi hukum.
Dalam kunjungan tersebut, Menkum didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Wakil Duta Besar RI untuk Rusia Hartyo Harkomoloyo, serta Kepala Badan Strategi Kebijakan Andry Indrady.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyambut positif pengenalan Posbankum Desa di forum internasional.
Menurutnya, perhatian dunia terhadap program tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki inovasi pelayanan hukum yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
"Posbankum Desa merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Kanwil Kementerian Hukum NTB siap terus memperkuat peran Posbankum Desa agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat di daerah," ujar Milawati.
Baca Juga: Jadi Pilihan Favorit, Swiss-Belcourt Lombok Tawarkan Paket Kelulusan Berkesan dan Ramah Kantong
Partisipasi Indonesia dalam SPILF 2026 sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam memperkuat diplomasi hukum di tingkat global, memperluas kerja sama internasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Editor : Kimda Farida