LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah langkah strategis pemerintah untuk mengonsolidasikan kekayaan dan aset negara.
Kehadiran Danantara diharapkan menjadi fondasi ekonomi yang kuat bagi generasi mendatang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan.
Danantara: Mengelola Kekayaan Negara dengan Tertib
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Danantara berfungsi sebagai sovereign wealth fund (dana kedaulatan) yang mengelola aset negara dengan nilai mencapai lebih dari seribu miliar dolar. Aset-aset ini sebelumnya tersebar dan sulit dipantau, namun kini disatukan agar lebih terukur dan produktif.
"Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia," ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026).
Reformasi BUMN: Targetkan Efisiensi Signifikan
Selain pembentukan Danantara, pemerintah tengah gencar melakukan pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, tercatat ada 1.077 BUMN termasuk anak hingga cicit perusahaannya.
Hasil nyata dari langkah konsolidasi, penutupan, dan merger yang dilakukan Danantara selama 18 bulan terakhir.
Baca Juga: IHSG Ambrol Jadi Peluang! Pandu Sjahrir Bocorkan Strategi Danantara Borong Saham 12 Bulan ke Depan
Pengurangan Jumlah BUMN: Sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan hingga akhir Juli 2026.
Target Akhir Tahun: Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menyusut signifikan hingga maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026.
Penghematan Anggaran: Penutupan 250 BUMN berhasil menyelamatkan biaya rutin (overhead) negara sebesar Rp50 triliun. Biaya yang berhasil dipangkas meliputi gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, biaya listrik, hingga operasional rapat.
Presiden optimistis angka penghematan tersebut akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses penertiban. "Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa mendekati 70-80 triliun," tambahnya.
Melalui Danantara dan reformasi BUMN, Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola aset negara yang modern, efisien, dan produktif demi memperkuat daya saing nasional.
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : BPMI Sekretariat Presiden