LombokPost - Pemerintah akan terus memperkuat ketahanan dalam negeri melalui penguatan sistem perlindungan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Kebijakan tersebut menjadi strategi menekan kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun di Istana Negara Senin (20/7).
Baca Juga: Tindak Lanjuti Instruksi Presiden, Wali Kota Mohan Perketat Pengawasan MBG
Prabowo menyebut, Indonesia kini memiliki salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia.
Menurutnya, capaian itu merupakan hasil pembangunan yang telah dirintis pemerintahan sebelumnya.
"Ternyata kita punya sistem perlindungan sosial salah satu yang terkuat di dunia kalau kita ikuti semua program-program ini. Ini adalah hasil dari pemerintah-pemerintah sebelum kita. Tugas kita membangun dan memperbaikinya," ujarnya.
Baca Juga: MBG Libur, Harga Telur dan Daging Ayam Turun
Prabowo memaparkan sejumlah program yang menjangkau puluhan juta masyarakat.
Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, menyasar sekitar 22 juta siswa dari keluarga miskin. KIP Kuliah diberikan kepada 1,2 juta mahasiswa. Sementara itu, bantuan sembako Rp 200 ribu per bulan diterima lebih dari 18 juta keluarga.
Pemerintah juga menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Baca Juga: Instruksi Prabowo Libatkan Kades Awasi MBG Disambut Positif, BUMDes Diharapkan Jadi Pemasok Dapur
Selain itu, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan disalurkan kepada sekitar 33 juta keluarga pada kelompok desil satu hingga empat.
Menurut Prabowo, keberpihakan kepada masyarakat miskin juga diwujudkan melalui subsidi LPG, listrik, pembiayaan rumah, hingga bantuan kebencanaan.
Dia menilai MBG menjadi salah satu program yang paling banyak mendapat kritik. Meski demikian, pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.
"Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia. Itu dianggap pemborosan. Padahal kita tahu masih banyak anak yang stunting dan tidak mendapatkan makanan yang layak," katanya.
Prabowo mengungkapkan, hingga kini MBG telah menjangkau sekitar 74,56 juta penerima yang terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimanfaatkan sekitar 130,8 juta masyarakat.
Dia mengakui masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Namun, pemerintah akan menindak setiap pelanggaran dan terus melakukan perbaikan.
"Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan. Kita segera bertindak, kita segera perbaiki. Kita tidak akan pilih kasih dan tidak akan tebang pilih," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti peran Danantara sebagai instrumen baru pengelolaan kekayaan negara. Menurut dia, pembentukan sovereign wealth fund tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya aset negara dikonsolidasikan dalam satu pengelolaan yang terintegrasi. Nilai aset yang dikelola disebut telah melampaui USD 1.000 miliar.
Prabowo menambahkan, pemerintah juga memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terlalu gemuk. Dari semula 1.077 perusahaan, sebanyak 250 BUMN telah ditutup dalam 18 bulan terakhir. Langkah itu diklaim menghemat biaya operasional sekitar Rp 50 triliun.
"Dengan ditutupnya 250 BUMN, biaya rutin yang bisa diselamatkan mencapai Rp 50 triliun. Desember nanti saya kira penghematannya bisa mendekati Rp 70 sampai Rp 80 triliun," ujarnya.
Selain mengelola aset negara, Danantara membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengawasi ekspor komoditas strategis melalui sistem satu pintu. Kebijakan itu ditujukan menekan kebocoran devisa akibat praktik under invoicing dan transfer pricing.
Prabowo menyebut, dalam 1,5 bulan pertama beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa senilai USD 10,5 miliar. Selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga internasional yang sebelumnya mencapai 30–40 persen juga mulai menyempit.
Dia optimistis penguatan perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pengelolaan aset negara melalui Danantara akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita berada di jalan yang benar. Yang kita lakukan adalah memastikan kekayaan negara kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pungkasnya. (lyn/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post