LombokPost – Seiring gonjang-ganjing di kursi kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Juni lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut juga tak henti diduga memicu kasus dugaan keracunan. Seperti yang terjadi di Lampung, Jogjakarta, dan Jawa Timur.
Di Jawa Timur, hasil uji laboratorium dugaan keracunan di SDN Kauman 1, Kota Malang pada Senin (27/7), menemukan kadar bakteri E. coli di atas normal pada telur.
Sedangkan di Kabupaten Kediri, Satgas MBG setempat juga telah mengambil sampel makanan untuk dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan di Surabaya, Selasa (28/7).
Baca Juga: SPPG Bandel Bakal Ditutup: BGN Terapkan Reward and Punishment
Hasil pengujian sampel itu akan memastikan ada tidaknya kontaminasi yang menjadi penyebab 211 siswa di tiga sekolah di Kecamatan Kras, yakni SDN 1 Purwodadi, MI Al Barokah, dan SMPN 1 Kras mengeluhkan mencret, mual, pusing, dan muntah pada Kamis (23/7) dan Jumat (24/7) lalu.
Mengutip Radar Kediri Grup Jawa Pos, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan, pemeriksaan laboratorium menjadi salah satu langkah penting dalam proses investigasi.
Selain itu, juga menelusuri data epidemiologi para siswa yang mengeluhkan mencret, muntah, mual, dan pusing.
Baca Juga: Sudaryono Warisi PR Besar BGN: Janji Benahi Tata Kelola, Pastikan Kerabat Tak Miliki SPPG
“Uji laboratorium dilakukan untuk memperoleh bukti ilmiah terkait dugaan keracunan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Khotib itu.
Sembari menunggu hasil investigasi, Khotib menyebut, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwodadi yang melayani ribuan siswa di beberapa sekolah dihentikan sementara. “Keputusan (suspend) itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sembari menunggu keputusan resmi,” lanjut Khotib.
Satgas meminta agar SPPG melakukan sejumlah perbaikan. Baik tata kelola, sarana prasarana, maupun tata ruang. SPPG juga diwajibkan menyisihkan sampel makanan yang diproduksi dan menyimpannya di dalam lemari pendingin.
Baca Juga: Nanik S. Deyang Mundur dari Kepala BGN karena Sakit Jantung, Prabowo Siapkan Peran Baru
“Sampel itu yang kini akan digunakan untuk pemeriksaan laboratorium karena sisa makanan yang dikonsumsi para siswa sudah tidak lagi tersedia,” tuturnya sembari menyebut, sampel harus disimpan oleh SPPG sekitar satu minggu.
Sampel Biologis
Diakui Khotib, hasil pemeriksaan laboratorium belum tentu bisa memastikan penyebab kejadian secara mutlak. Sebab, makanan yang diuji belum tentu berasal dari proses produksi yang sama dengan makanan yang dikonsumsi siswa yang mengalami keluhan.
“Yang paling akurat sebenarnya adalah sisa makanan yang benar-benar dimakan saat kejadian. Persoalannya, sampel itu ada atau tidak. Karena itu kami menggunakan sampel yang disimpan SPPG sambil berharap masih representatif,” jelasnya.
Selain sampel makanan, dinas kesehatan juga berupaya menelusuri kemungkinan adanya sampel biologis. Di antaranya muntahan pasien. Namun, hingga kini sampel tersebut belum berhasil diperoleh.
“Penyelidikan pun lebih banyak mengandalkan hasil surveilans epidemiologi dan pemeriksaan laboratorium terhadap makanan,” katanya.
Proses pemeriksaan di laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua pekan. Bahkan, bisa mencapai satu bulan. Satgas juga kembali menelusuri para siswa yang sempat mengeluhkan sakit. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada tambahan korban maupun perkembangan kondisi kesehatan mereka.
Titik-Titik Prioritas
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, sebagian siswa di Kabupaten Kediri yang keracunan sempat mendapatkan perawatan rawat inap di fasilitas kesehatan terdekat. “Sementara sebagian lainnya telah diizinkan pulang setelah kondisinya membaik,” kata Emil, Selasa (28/7).
Selain fokus pada mitigasi keracunan, kelanjutan pembangunan SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) turut menjadi sorotan. Seluruh proses pembangunan SPPG di daerah 3T kini dipegang dan dimonitor langsung oleh BGN.
“Dari awal kami memang tidak ingin menentukan titik lokasi, melainkan mengembalikan aspirasi ke kepala desa dan bupati setempat,” ujar Emil.
Emil menjelaskan, titik-titik prioritas yang sempat disepakati dalam rakor awal, seperti di wilayah terpencil Ponorogo hingga kawasan kepulauan Sumenep, Madura, kini telah masuk dalam pemetaan langsung BGN. Semuanya dilakukan tanpa memerlukan persetujuan ulang dari Satgas Pemprov.
Menu Tak Cocok
Di kabupaten lain di Jawa Timur, Banyuwangi, MBG yang kembali digulirkan sejak hari pertama masuk sekolah pada Senin (13/7) dua pekan lalu belum dijalankan di SMPN 1 Banyuwangi hingga Selasa (28/7). Pihak sekolah memilih menghentikan sementara pendistribusian MBG karena banyaknya makanan yang tidak dikonsumsi para siswa sehingga dikhawatirkan terbuang sia-sia.
Para siswa dinilai kurang cocok dengan menu yang dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Tamanbaru. Keputusan tersebut diambil setelah pihak SMPN 1 Banyuwangi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG sebelum libur panjang semester genap lalu. Hasilnya, sekitar 50 persen makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak dikonsumsi hingga habis.
"Satu minggu terakhir sebelum libur panjang, MBG yang tidak dikonsumsi para siswa mencapai sekitar 50 persen. Karena itu, kami memilih belum mendistribusikan MBG kembali agar makanan tidak mubazir," ujar Kepala SMPN 1 Banyuwangi Ali Mustofa melalui humasnya, Mazwin Mukaromah, kepada Radar Banyuwangi Grup Jawa Pos.
Menurut Mazwin, SMPN 1 Banyuwangi sebenarnya telah mengimbau para siswa membawa kotak makan atau lunchbox agar makanan yang belum habis dapat dibawa pulang. Namun, kebijakan tersebut belum dipatuhi secara maksimal.
Tidak hanya itu, siswa yang membawa pulang makanan pun belum tentu mengonsumsinya di rumah. Mazwin menambahkan, pendistribusian MBG di SMPN 1 Banyuwangi direncanakan mulai kembali dilakukan pada Senin (3/8) pekan depan. Sebelum program kembali berjalan, sekolah akan terus melakukan sosialisasi kepada para siswa agar membawa lunchbox. (ray/aif/sad/ut/ian/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post