Langkah krusial ini diambil guna menjamin kepastian iklim investasi modal, mengingat pengembangan operasi tambang bawah tanah memerlukan penganggaran berskala besar serta durasi perencanaan jangka panjang.
Kepastian izin dinilai menjadi syarat utama agar investasi tambang bawah tanah bernilai miliaran dolar AS tetap berlanjut sekaligus menjaga produksi mineral strategis nasional.
”PTFI mengajukan permohonan perpanjangan IUPK pasca-2041 pada Juni 2026 sesuai ketentuan yang berlaku dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan prosesnya,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Tony menjelaskan, proyek tambang bawah tanah memiliki karakter investasi jangka panjang. Sejak tahap eksplorasi hingga memasuki produksi komersial dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun.
Oleh karena itu, kepastian payung hukum operasi sangat diperlukan lebih awal agar tidak terjadi jeda atau penurunan volume eksploitasi di kawasan tambang. ”Apabila perpanjangan IUPK disetujui, PTFI akan melanjutkan pengembangan kawasan mineral Grasberg secara optimal tanpa mengganggu kesinambungan produksi,” jelas Tony.
Kontribusi Ekonomi dan Dampak SosialSelain menjamin pasokan mineral, keberlanjutan operasi Grasberg dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Dari sisi penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi regional maupun nasional, operasional aset tambang ini mencatatkan angka yang signifikan.
Saat ini, tambang tersebut mempekerjakan sekitar 30 ribu orang. Freeport juga mengalokasikan sekitar Rp 2 triliun setiap tahun untuk program pengembangan masyarakat serta berpotensi memberikan kontribusi penerimaan negara lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Kompleksitas Tambang Bawah TanahPengajuan izin operasional yang dilakukan jauh sebelum tenggat waktu kepemilikan modal dinilai sebagai langkah rasional oleh pengamat industri ekstraktif.
Sebelumnya, Ketua Indonesian Mining Institute (IMEF) Singgih Widagdo menilai langkah PTFI mengajukan perpanjangan izin lebih awal merupakan hal yang wajar.
Karakteristik teknis pengerjaan tambang bawah tanah (underground mining) membutuhkan komitmen finansial serta keahlian tingkat tinggi. Proyek tambang bawah tanah berbeda dengan tambang terbuka karena membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, serta tingkat risiko yang jauh lebih kompleks.
”Harus diakui, tambang bawah tanah sangat berbeda dengan tambang terbuka. Karakteristik investasi besar, padat teknologi, dan penuh risiko menjadi tantangan utama dalam pengoperasiannya," ujarnya.Karena itu, kepastian izin operasi menjadi faktor penting dalam keputusan investasi. Menurut Singgih, masa konsesi yang memadai akan meningkatkan keyakinan investor maupun lembaga pembiayaan untuk menyalurkan dana bagi proyek tambang bawah tanah maupun pembangunan fasilitas hilirisasi seperti smelter.
Editor : Redaksi Lombok Post