LombokPost-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera menjadi prioritas pemerintah. Penanganan difokuskan pada enam provinsi rawan dengan operasi darat sebagai ujung tombak.
Enam provinsi prioritas meliputi Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Selain itu, penanganan difokuskan di Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko karhutla terjadi pada Agustus hingga September. Pemerintah terus melakukan penanganan untuk mencegah kebakaran meluas.
”Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam keterangan resmi pada Sabtu (22/8).
Baca Juga: TNI Kerahkan 14.167 Prajurit dan Puluhan Pesawat untuk Penanganan Karhutla di Berbagai Daerah
Pemantauan hotspot dan transboundary haze pada 1–20 Agustus 2026 menunjukkan adanya peralihan musim. Kondisi itu membuat angin dominan berembus dari tenggara menuju barat sehingga berpotensi mendorong penyebaran karhutla.
”Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia-Malaysia,” lanjut keterangan tersebut.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi itu mengakibatkan cuaca di Indonesia menjadi lebih kering dalam durasi lebih panjang.
BNPB menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus. Pertumbuhan awan hujan dinilai masih sangat minim.
”Sehingga operasi penanganan karhutla hanya mengandalkan operasi satgas darat dan udara,” ungkap BNPB.
Pemerintah menekankan operasi satuan tugas (satgas) darat menjadi ujung tombak untuk menekan luas lahan yang terbakar. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta memperkuat logistik, peralatan, serta sumber daya personel.
Sementara satgas udara berperan mendukung operasi di darat. Sebanyak 38 unit armada telah dikerahkan untuk menunjang operasi udara.
Armada itu terdiri atas 13 helikopter dan pesawat patroli serta 25 armada water bombing. Sebagian unit dapat digunakan untuk menjalankan lebih dari satu fungsi sesuai kebutuhan di lapangan.
“Beberapa unit dapat digunakan secara hybrid untuk patroli dan OMC, maupun patroli dan water bombing menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga menegaskan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan metode membakar,” lanjut BNPB.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com