LombokPost-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih gagal setelah hampir dua tahun berjalan. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kebijakannya, melainkan manajemen dan pelaksanaan program.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional KDKMP di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, belum lama ini. Pernyataannya dikutip Rabu (9/9).
“Seperti MBG. Apa yang gagal? MBG. MBG kita akui gagal. Anggaran besar sudah hampir 2 tahun ya masalah enggak berhenti termasuk yang terakhir,” kata Zulhas.
Pernyataan tersebut muncul ketika Zulhas menyinggung berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan pembenahan terhadap manajemen MBG, termasuk menindak pihak-pihak yang dianggap bermasalah.
Baca Juga: Pekerja Dapur MBG Wajib Masuk BPJS Ketenagakerjaan
“Pak Presiden sudah nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat. Kasihlah waktu kita 1-2 bulan ini kita akan beresin bertahap pelan-pelan ya. 1 2 bulan ini MBG kita akan selesaikan,” ujarnya.
Meski mengakui adanya kegagalan dalam pelaksanaan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan MBG. Pemberian makanan bergizi kepada anak, menurutnya, menjadi bagian dari mandat negara untuk memutus persoalan kemiskinan dan kekurangan gizi.
“Kenapa MBG harus dikasih? Karena perintah konstitusi tidak boleh orang miskin anaknya kurang gizi miskin. Nanti kawin sama orang miskin anaknya kurang gizi miskin lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita tidak mau tahu. Perintah konstitusi harus diurus oleh negara. Itu Saudara-saudara,” katanya.
Zulhas kembali menekankan bahwa persoalan MBG berada pada pelaksanaannya. Karena itu, pembenahan akan difokuskan pada manajemen program.
“Pelaksana yang enggak tepat salah kita, bukan kebijakan yang enggak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” tegas pria asal Lampung itu.
Menurut Zulhas, MBG juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mengubah arah pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut disebut sebagai salah satu bentuk koreksi terhadap kondisi selama 28 tahun reformasi.
“Koreksi ya selama ini apa-apa kita semua impor, apa-apa semua kita pasar bebas ya. Oleh karena itu, ini kebijakan-kebijakan mendasar,” sambungnya.
Zulhas turut mengaitkan MBG dengan agenda swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Setelah mendorong swasembada, pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat terpenuhi.
Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi perlu dibangun dari tingkat desa. Karena itu, pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga: BGN Stop Sementara Operasional MBG, Sejumlah Kampus PJJ, Kecuali yang Butuh Praktikum Langsung
Zulhas mengakui pelaksanaan Kopdes Merah Putih masih menghadapi sejumlah persoalan. Pemerintah, kata dia, akan melakukan pembenahan secara bertahap.
“Oh, ada masalah ya tentu pekerjaan banyak. 80.000 desa mana ada. Enggak ada masalah Pak. Ada yang di gunung ya kita tertibkan. Kita tertibkan dong,” katanya.
Ia menyadari perbaikan program dengan skala besar tidak selalu mudah.
“Kalau di gunung gimana orang lewat? Ah kita tertibkan. Tapi kan 35.000 satu dari 35.000 ada lagi ya. Kita baik perbaiki tidak mudah,” ujarnya.
Zulhas pun menyampaikan permintaan maaf apabila masih ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Jadi kalau ada salah satu, salah dua, kami minta maaf kita perbaiki,” pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com