LombokPost-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP), Selasa (27/10). Rustian sebelumnya sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober, tetapi dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rustian telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Saksi RST sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Budi kepada wartawan.
Selain Rustian, KPK memanggil tujuh saksi lainnya dari lingkungan BNPB. Mereka adalah Tenaga Ahli BNPB Denny Herman, serta dua purnawirawan TNI yang juga menjadi tenaga ahli BNPB, Agus Marsanto dan Jahidin Cilo.
Baca Juga: TNI Respons Surat KPK soal Dugaan Keterlibatan Dua Prajurit dalam Korupsi BNPB
Penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Perencanaan BNPB Andria Yuferryzal, Kepala Biro SDM BNPB Yahya Djunaid, Kepala Biro Keuangan BNPB Pambudi Suryo Jati, dan ASN BNPB Firman Hairu Yusup.
Namun, KPK belum menjelaskan secara terperinci materi pemeriksaan yang akan didalami dari delapan saksi tersebut.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB pada periode 2022–2026.
Kasus itu terungkap melalui OTT KPK di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang untuk menjalani pemeriksaan, termasuk Rustian yang kemudian dipulangkan.
Dari hasil penyidikan awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB, dan Richard Erlangga yang saat itu juga menjabat Tenaga Ahli Kepala BNPB.
Tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Dua tersangka dari pihak swasta adalah Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prastiawan.
KPK menduga terjadi penyimpangan penggunaan dana siap pakai yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana selama periode 2022–2026.
Anggaran yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan kebencanaan diduga tidak seluruhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sebagian dana disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi.
Penyidik masih mendalami dugaan korupsi tersebut melalui pemeriksaan saksi, termasuk para pejabat dan tenaga ahli BNPB yang dipanggil pada Selasa (27/10).
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com