LombokPost – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada posisi strategis di lingkungan lembaga tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menyasar masyarakat luas tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penempatan kedua mantan pejabat KPK itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah membangun sistem pengawasan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel.
Dalam keterangan resminya, Jumat (6/11/2026), Sudaryono menyambut positif dukungan KPK dalam mendorong penguatan tata kelola di lingkungan BGN.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi," kata Sudaryono.
Ia menegaskan, integritas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran menjadi hal mendasar, terlebih Program MBG memiliki cakupan pelaksanaan yang sangat luas.
"Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," sambungnya.
Dua Eks Pejabat KPK Tempati Posisi Penting di BGN
Dua mantan pejabat KPK yang kini bergabung dalam struktur BGN tersebut adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin.
Baca Juga: Taklukkan Angin Kencang Mandalika, Pembalap Muda 13 Tahun Kenzie Akbar Rajai Race 1 MRS
Keduanya memiliki pengalaman di bidang pemberantasan korupsi dan pengawasan kelembagaan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Program MBG agar berjalan profesional serta terhindar dari praktik penyimpangan.
Mungki Hadipratikno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK.
Di lingkungan BGN, Mungki kini dipercaya sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Sementara itu, Haerudin merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia mendapat kepercayaan mengisi jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Penempatan keduanya diharapkan mampu memperkuat pengawasan dari berbagai aspek, mulai dari pemantauan pelaksanaan program di wilayah hingga pengelolaan risiko dalam pemenuhan kebutuhan gizi.
BGN Terbuka terhadap Rekomendasi KPK
Sudaryono mengatakan BGN berkomitmen membangun sistem penyelenggaraan MBG yang mengutamakan transparansi dan pencegahan korupsi sejak tahap awal.
Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi dari KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan MBG, menjadi bahan penting untuk memperbaiki sistem kerja lembaga.
"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem," papar Sudaryono.
Ia juga memastikan setiap tahapan pelaksanaan program harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Dana Dapur MBG Tak Cair, BGN Sebut Masalah Laporan Keuangan dan Data Penerima
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," jelasnya.
Sudaryono menilai besarnya cakupan Program MBG membutuhkan dukungan kelembagaan yang memadai. Tidak hanya mengandalkan tenaga profesional, tetapi juga sistem pengendalian internal yang mampu bekerja secara efektif.
Sudaryono: MBG Harus Bersih dari Praktik Korupsi
Lebih lanjut, Sudaryono mengingatkan bahwa Program MBG berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Karena itu, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari kecepatan distribusi makanan maupun banyaknya penerima manfaat.
Kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan integritas pelaksanaan juga harus menjadi perhatian utama.
"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga," imbuh Sudaryono.
"Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," jelasnya.
BGN juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan program.
Sudaryono menekankan bahwa upaya pencegahan harus menjadi bagian dari sistem kerja sejak awal, bukan menunggu munculnya persoalan baru kemudian dilakukan pembenahan.
Baca Juga: Pendidikan Gizi Diusulkan Masuk Kurikulum, BGN Ingin Siswa Pahami Kebutuhan Nutrisi
"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan," kata Sudaryono.
Ia berharap penguatan sistem pengawasan dan budaya kerja berintegritas dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.
"Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Beragam Sumber