LombokPost- Kepastian status kepegawaian dan perlindungan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi para guru di NTB. Persoalan tersebut menjadi sorotan utama dalam Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II PGRI NTB yang berlangsung di Hotel Raja Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada 8-9 November 2026.
Forum organisasi profesi guru tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari peningkatan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu menjadi PPPK penuh waktu. Serta penguatan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas profesinya.
Konferensi ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Dalam sambutannya, dia menyampaikan perkembangan pembahasan pemerintah dan DPR RI terkait peluang peningkatan status PPPK paro waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi guru yang selama ini menantikan kepastian status dan kesejahteraan. Hadrian juga menyampaikan bahwa PPPK penuh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Namun, peluang tersebut tetap harus melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tes berbasis komputer atau computer assisted test (CAT). Artinya, perubahan status PPPK menjadi PNS tidak berlangsung otomatis.
Terkait persyaratan usia, Hadrian menyinggung ketentuan umum batas maksimal 35 tahun bagi pelamar CPNS. Meski demikian, pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan bagi PPPK penuh waktu masih menunggu ketentuan resmi pemerintah.
Dia juga menyinggung arah kebijakan pembiayaan gaji guru yang beralih menjadi pegawai pemerintah pusat agar ditanggung melalui anggaran pemerintah pusat.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Siswa SD Integral Luqman Al Hakim Gerung Belajar Berwirausaha Lewat Market
Ketua PGRI NTB Yusuf menyambut positif perkembangan tersebut. Menurutnya, kepastian status kepegawaian dan penghasilan menjadi kebutuhan mendasar agar guru dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih tenang.
"Informasi ini membawa harapan besar bagi para guru. PGRI akan terus mengawal aturan pelaksanaannya agar guru memperoleh penjelasan yang pasti mengenai tahapan, persyaratan, dan hak-haknya," ujar Yusuf.
Selain memperjuangkan kepastian status PPPK, Konkerprov II PGRI NTB juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi guru. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat peran Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
