Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

MATARAM-Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Dana Rp 8,3 miliar lebih itu, kata Ahmadi, masih diajukan ke BNPB dan Pemprov NTB. ”Kita coba dari semua sumberlah, ada dari APBD provinsi dan dana siap pakai BNPB juga,” katanya.

Usulan tersebut lebih kecil dari usulan tahun-tahun sebelumnya yang bisa sampai Rp 17 miliar. BPBD mencoba menyesuaikan diri dengan kemampuan keuangan negara yang tengah menghadapi bencana Covid-19. ”Kita menyesuaikan, kalau dulu-dulu Rp 8 miliar turun dari pusat,” katanya.

Dengan dana itu, pemerintah bisa mengatasi dampak kekeringan sampai tiga bulan. Baik untuk pengadaan air bersih maupun pembangunan sumur-sumur bor. Dengan dana dari pusat dan daerah itu, maka dampak kekeringan selama enam bulan bisa tertangani. ”Misalnya dikasi Rp 8 miliar dari pusat dan Rp 7 miliar dari APBD maka kebutuhan selama enam bulan bisa kita tangani,” katanya.

Biasanya, biaya terbesar dalam penanganan dampak kekeringan adalah untuk pembelian air bersih. ”Itu menjadi kebutuhan yang diutamaan karena menyangkut nyawa,” ujarnya.

Di sisi lain, penanganan jangka panjang berupa pembangunan sumur bor saat ini masih perlu diperbanyak. Tapi untuk daerah kering di wilayah selatan sumur bor tidak efektif karena sumber airnya tidak ada.

Pembangunan SPAM Regional Lombok yang direncanakan sampai saat ini tidak terealisasi. Apalagi setelah dihantam pandemi Covid-19 tambah sulit.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Sahdan mengatakan, untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, pembangunan infrastsuktur saja tidak cukup. ”Sektor hulu atau hutan ini yang perlu dijaga. Bila hutan digunduli, pada musim kemarau suplai air ke bendungan menjadi sedikit.

”Di samping kita perbaiki infrastrukturnya kita juga harus melakukan konservasi alam di sekitarnya,” tambahnya. (ili/r5)

 

 

//Grafis//

Kebutuhan Penanganan Bencana Kekeringan di NTB  Rp 8,3 Miliar

1. Penanganan Jangka Pendek           Rp 4,8 miliar lebih

• Pengadaan penampung air Rp 955 juta


• Pengadaan air bersih Rp 3,9 miliar lebih

2. Penanganan Jangka Panjang           Rp 3,1 miliar

• Pembangunan sumur bor 10 paket Rp 2,8 miliar


• Pembangunan sumur gali 20 unit Rp 300 juta

3. Koordinasi, Monitoring, dan Pengawasan Rp 200 juta


4. Biaya umum dan administrasi Rp 171 juta


5. Biaya distribusi bantuan Rp 25 juta  

Sumber: BPBD NTB

 

  Editor : Administrator