Dengan penetapan status siaga darurat kekeringan, BPBD NTB bisa segera membantu penanganan kekeringan di kabupaten/kota terdampak. ”Tinggal kami operasi pengadaan air bersih saja,” katanya.
Sebelum melakukan droping air bersih, mereka akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh BPBD kabupaten/kota, dinas sosial, Polri, TNI, PMI, dan lembaga kemanusiaan yang aktif membantu mengatasi kekeringan. ”Kita petakan dulu daerah-daerah yang jadi prioritas dan butuh penanganan segera,” jelasnya.
Pendistribusian air bersih, kata Ahmadi, baru bisa dilakukan setelah ada kejelasan jumlah dana belanja tidak terduga (BTT) yang diberikan. BPBD mengusulkan Rp 8,3 miliar, namun belum jelas berapa yang akan diberikan.
”Mungkin berapalah nanti dikasi sama provinsi. Tapi kabupaten/kota juga sudah mulai men-droping, tinggal kita backup saja,” ujarnya.
Daerah yang menjadi prioritas yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, dan Sumbawa. Kekeringan di daerah-daerah itu cukup parah. ”Nanti kita lihat berapa anggaran yang diberikan pemprov, baru kita bagi ke kabupaten untuk menambah armada,” jelasnya.
Selain mengandalkan dana BTT, pemprov juga mengusulkan dana kekeringan ke BNPB Rp 40 miliar. Selain untuk pengadaan air, juga untuk penanganan jangka menengah seperti pengadaan tandon, jaringan pipa, dan pembangunan sumur bor. ”Penanganan jangka panjang bukan di BPBD, tapi OPD lain seperti PUPR dan BWS,” jelasnya.
Jumlah usulan ke pusat lebih besar karena sumber dana di pusat lebih besar. Sementara dana APBD sangat terbatas. Bila perlu semua dana penanganan kekeringan ditanggung pusat. Sehingga APBD bisa difokuskan ke penanganan Covid-19. ”Kalau pusat kan dananya besar, ya kita usulkan besar juga,” katanya.
Pekan kemarin, tujuh daerah di NTB sudah berstatus siaga darurat kekeringan. Antara lain Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Jumlah masyarakat terdampak kekeringan tidak kurang dari 651.735 jiwa yang tersebar di 318 desa di NTB.
Terpisah, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno mengatakan, timnya tengah menyiapkan data update peringatan dini iklim ekstrem (PDIE) terbaru. ”PDIE itukan berdasarkan monitoring HTH jadi harus lihat curah hujan 10 hari terakhir,” katanya.
Level PDIE bisa berubah tergantung curah hujan. Update terakhir yang pakai data curah hujan per 31 Juli, kemudian dipantau curah hujan 10 hari setelahnya.
Jika dalam 10 hari terakhir masih tidak hujan, levelnya akan naik. Tapi jika ada hujan dalam 10 hari level PDIE-nya bisa turun. ” Update terakhir 31 Juli, kalau hari ini tepat tanggal 10 berarti sudah bisa diupdate lagi,” katanya. (ili/r5) Editor : Administrator