Kementerian Kesehatan telah menetapkan 10 provinsi yang akan menjadi prioritas. Tidak termasuk NTB di dalamnya. Sehingga diprediksi, pada vaksinasi gelombang pertama tahun depan, jatah vaksin untuk NTB hanya untuk kebutuhan vaksinasi tenaga kesehatan dan personel TNI-Polri.
“Vaksin akan diprioritaskan untuk 10 provinsi dengan kasus covid tertinggi. NTB tidak termasuk. Namun, bukan berarti tidak akan ada vaksin yang diberikan ke NTB,” kata Kepala Dikes NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (3/12).
Karena itu, Eka memperkirakan, pada vaksinasi tahap pertama nanti, dropping vaksin ke NTB disiapkan untuk tenaga kesehatan sebanyak 17 ribu orang. Ditambah dengan TNI/Polri, sehingga pihaknya memperkirakan totalnya kuota vaksin untuk NTB untuk kebutuhan 30 ribu orang. Jika satu orang divaksinasi dua kali, maka setidaknya akan ada 60 ribu dosis.
“Mereka yang menjadi prioritas pertama untuk mendapat vaksin. Karena masuk dalam garda terdepan. Tapi, sekali lagi kita masih menunggu berapa jumlah vaksin yang akan didropping untuk NTB,” kata Eka.
Dinas Kesehatan sendiri kata Eka tidak tinggal diam. Komunikasi intens terus dilakukan dengan Kementerian Kesehatan. Dalam rapat koordinasi antara Kementerian Kesehatan pekan lalu, Eka secara langsung juga telah mengonfirmasi kuota vaksin Covid-19 untuk NTB. Namun, Kemenkes belum bisa memastikannya lantaran masih melakukan rekapitulasi.
Mengetahui besaran kuota vaksin untuk NTB tersebut memang sangat penting. Sebab, hal itu kata Eka terkait dengan persiapan yang mesti dilakukan oleh NTB. Antara lain kesiapan terkait dengan tempat penyimpanan vaksin atau cold room.
Dikes NTB sendiri saat ini memiliki dua cold room dengan total kapasitas penyimpanan sekitar 4.600 liter cairan vaksin. Untuk menjaga mutu, vaksin memang harus disimpan di dalam ruangan dengan suhu dua hingga delapan derajat celcius.
Masalahnya, saat ini cold room pun sudah terisi untuk vaksin buat anak dan balita. Kata Eka, hanya tersisa ruang kosong sekitar 30 persen dari total kapasitas cold room tersebut.
”Itu sebabnya kita memerlukan kepastian. Ketika vaksinasi Covid jalan, vaksinasi rutin juga kan berjalan. Kalau tidak cukup (ruang) apa solusinya,” tuturnya.
Detail perhitungan jumlah vaksin tersebut juga dibutuhkan Dikes NTB untuk menentukan jumlah masyarakat yang mendapat vaksin gratis dan mandiri.
”Yang gratis itu kan nakes serta TNI Polri. Serta peserta BPJS miskin, yang masuk kategori penerima bantuan iuran. Sisanya mandiri. Tapi, detailnya kita masih nunggu lagi dari Kemenkes,” tuturnya.
Vaksin covid nanti akan diberikan untuk masyarakat dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Jika mengacu hal tersebut, Dikes mencatat ada 3.057.000 penduduk NTB yang berpotensi untuk divaksin.
Hanya saja, tidak semuanya akan divaksin. Ada indikator lain sebelum dilakukan vaksinasi. Seperti pasien covid yang telah sembuh dan masyarakat yang memiliki komorbid parah, meski masuk di syarat usia, tidak akan divaksin.
”Nanti akan diseleksi lagi. Dilakukan skrining. Kalau yang sudah kena covid, ada komorbid berat, tidak divaksin,” jelasnya.
Karena itu, Dikes NTB pun masih menunggu roadmap yang menjelaskan lebih detail soal vaksinasi dari Kemenkes. Bagaimana soal tahapan dan berapa lama proses vaksinasi dilakukan. Setelah itu klir, baru bisa ditentukan jumlah vaksinator. Termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan untuk vaksinatornya.
”Jumlah yang dilatih itu tergantung lagi berapa orang yang akan divaksin. Kalau mencukupi dengan vaksinator yang ada, kita gunakan itu. Kalau tidak cukup, sudah ada data dokter dan perawat yang bisa kita kerahkan,” beber Eka.
Bagaimana dengan rencana pelatihan vaksinator? ”Rencana pelatihan tunggu roadmap detail lagi. Kapan saja kita siap,” tegasnya.
Yang pasti, persiapan vaksinasi di NTB masih mengacu pada roadmap yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Yang secara garis besar mengatur soal jadwal vaksinasi, logistik, hingga alur pendistribusiannya. Dari roadmap tersebut juga diketahui bahwa setelah tenaga kesehatan, TNI-Polri yang berada di garda depan divaksin, baru kemudian akan dilanjutkan dengan ASN dan tenaga pendidik.
Tak Bisa di Posyandu
Sementara itu, Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan Dikes NTB I Gede Dewa Oka Wiguna mengatakan, pelayanan vaksin nanti dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes). Seperti rumah sakit, klinik, maupun puskesmas.
”Di posyandu belum direkomendasikan. Jadi dioptimalkan di fasyankes. Apalagi perjalanan vaksinasi ini diproyeksikan panjang, bisa sampai setahun,” kata Oka.
Meski jumlah vaksin untuk NTB masih belum pasti, Dikes sudah menyiapkan tim vaksinator. Jumlahnya sekitar dua hingga tiga orang. Jika dikalikan dengan jumlah puskesmas di NTB, sebanyak 175 unit, artinya vaksinator yang disiapkan sekitar 525 orang.
Melengkapi apa yang dikatakan Kadikes, Oka menerangkan, juklak juknis dari Kemenkes penting untuk proses vaksinasi nanti. Ini menyangkut nakes di luar Dikes. Yang akan bertugas untuk melakukan vaksinasi.
”Itu yang masih belum jelas hitungannya dari pusat. Kalau banyak yang divaksin dalam satu waktu, petugas kita kurang, kita libatkan yang dari RS TNI/Polri,” ujar Oka.
Lebih lanjut, proses vaksinasi nanti akan melalui aplikasi Primary Care atau PCare. Masyarakat yang akan melakukan vaksin, harus mendaftar lewat aplikasi tersebut. Nantinya, setelah memasukkan nama, akan muncul jadwal vaksin dan lokasinya. Juga statusnya, apakah mendapat vaksin gratis atau mandiri.
”Secara konsep, pelayanannya nanti seperti itu,” katanya.
Rekor Baru
Sementara itu, Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi pertumbuhan kasus positif kemarin (3/12) dengan 8.369 kasus baru. Pertumbuhan ini adalah yang tertinggi sejak pertama kali wabah Covid-19 menjangkiti Indonesia.
Dengan jumlah pertambahan kasus tersebut, total kasus positif nasional adalah 557.877 kasus dengan angka kumulatif kesembuhan 462.553. Prosentase kesembuhan yang terus melorot dalam seminggu terakhir kemarin kembali drop ke angka 82,9 persen setelah sempat mencapai prosentase tertinggi 84 persen.
Sementara prosentase kasus aktif juga naik tajam ke angka 14 persen setelah sebelumnya stabil di angka 13 persen. Saat ini jumlah kasus aktif tercatat adalah 77.969.
Penambahan kasus tertinggi terjadi di Provinsi Papua dengan angka 1.755 kasus baru. Kemudian disusul oleh Jawa Barat sebanyak 1.648 kasus baru. Kemudian DKI Jakarta 1.153 dan Jawa Tengah 767.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa lonjakan kasus terjadi diantaranya karena ada daerah yang sistemnya belum bisa optimal untuk mengakomodasi pencatatan dan pelaporan serta validasi data dari provinsi secara real time.
”Provinsi papua pada hari ini melaporkan 1.755 kasus. Ini merupakan akumulasi dari penamabahan kasus positf sejak tanggal 19 November hingga hari ini,” kata Wiku kemarin (3/12)
Wiku menghimbau kepada pemda yang masih memiliki perbedaan data untuk segera memaksimalkan konsolidasi data secara langsung dengan pemerintah pusat.
Wiku juga menyebut bahwa tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan terus menurun. Berdasarkan data dari website bersatu lawan covid untuk perubahan perilaku, kedisiplinan protokol kesehatan yang dipantau sejak 18 November sempat meengalami fluktuasi di sekitar minggu keempat bulan November.
Kemudian, sangat disayangkan bahwa trennya terus memperlihatkan penurunan terkait dengan kepatuhan individu dalam memakai masker dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Hal ini bertepatan pada periode libur panjang tanggal 8 oktober sampai 1 november 2020.
”Tren penurunan terus berlanjut sampai 27 November 2020. Dimana prosentase kepatuhan untuk memakai masker 59,32 persen. Sedangkan menjaga jarak adalah 43,46 persen,” jelas Wiku.
Ia menlanjutkan, dapat disimpulkan bahwa liburan panjang merupakan momentum pemicu utama penurunan disiplin protokol kesehatan. Wiku mewanti-wanti, jika masyarkat semakin lengah dalam menjalankan protkol kesehatan, seperti yang ditunjukkan dalam 3 periode libur panjang, maka penularan akan terus meningkat. Kemudian apabila dilakukan tersting dan tracing, maka kasus positif juga akan terus naik.
”Kalau terus seperti ini, sebanyak apapun fasilitas kesehatan yang tersedia, tidak akan mampu menampung lonjakan yang terjadi,” katanya.
Wiku mengatakan, studi menyebutkan bahwa untuk dapat menurunkan angka positif dan kematian, maka 75 persen populasi harus patuh menggunakan masker. ”Namun nyatanya saat ini indonesia hanya mampu mencapai 59,2 persen bahkan 42,53 persen dalam kepatuhan menjaga jarak dan tidak berkerumun,” jelasnya.
Menaker Positif Covid-19
Di sisi lain, daftar pejabat terpapar Covid-19 kian bertambah. Terbaru, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19.
Saat dikonfirmasi, Ida membenarkan bahwa dirinya terpapar. Ia pun telah melakukan tes swab PCR guna memastikan kondisinya. ”Ya betul, mbak. Hasil PCR test saya positive Covid-19,” ujarnya, kemarin (3/12).
Ida tidak merinci gejala awal yang dirasakan. Ia hanya mengatakan, bahwa kondisi fisiknya secara keseluruhan baik. Saat ini, dirinya sedang melakukan isolasi guna menghindari penularan. ”Mohon doanya semoga segera pulih,” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Kabar tersebut pun diamini Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Soes Hindharno. Dia mengatakan, bahwa kondisi menaker secara fisik sehat dan tidak ada keluhan. Menaker juga masih bekerja seperti biasa. Salah satunya, ia masih mengedit langsung siaran pers terkait peringatan hari disabilitas kemarin.
”Jadi belaiu perlu istirahat dan isolasi sementara waktu. Mohon doanya segera bisa sembuh,” ujarnya.
Kabar ini pun, kata dia, sudah disampaikan secara terbuka oleh menaker. Sehingga, bisa dilakukan tracing pada siapapun yang telah kontak dengannya. Dengan begitu, tidak terjadi penularan lebih luas. (dit/JPG/r6)
Rencana Vaksinasi Covid-19
PROVINSI PRIORITAS
- DKI Jakarta
- Sumatera Utara
- Aceh
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Selatan
- Papua
- Papua Barat
KESIAPAN NTB
- Menunggu kepastian kuota dari Kemenkes
- Hanya punya dua cold room tempat penyimpanan vaksin masing-masing dengan kapasitas 4.600 liter. Ruang penyimpanan yang kosong tersisa 30 persen.
- Estimasi sementara kuota vaksin untuk NTB pada gelombang pertama diperkirakan hanya untuk kebutuhan 30 ribu orang.
- Vaksinasi hanya bisa dilakukan di fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, maupun puskesmas.
- Posyandu tidak direkomendasikan melayani vaksinasi Covid-19.
- Di setiap puskesmas akan disiapkan setidaknya tiga orang vaksinator.
- Pelatihan vaksinator dan simulasi vaksinasi masih akan menunggu roadmap detail dari Kemenkes.
Sumber: Diolah Lombok Post
Editor : Administrator