“Kami saat ini terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga,” kata Kadis LHK NTB Madani Mukarom.
Dia menyampaikan tanggapan atas brebagai temuan lapangan WALHI NTB atas program NTB Zero Waste yang dimuat Lombok Post, pekan lalu. Berdasarkan temuan lapangan, WALHI NTB menemukan program ini tidak berjalan semestinya. Koordinasi Pemprov NTB dengan kabupaten/kota juga belum optimal.
Madani mengatakan, sejak program NTB Zero Waste ini bergulir, pihaknya mencatat peningkatan persentase pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SSRT). Dari sisi penanganan SRT/SSRT, pada 2018 misalnya, hanya 20 persen yang mampu ditangani yakni setara 513,55 ton/hari. Setahun berikutnya, jumlah ini meningkat menjadi 34,91 persen atau setara 909,48 ton/hari. Dan tahun 2020 lalu meningkat lagi menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton/hari.
Paling menggembirakan kata dia, di sisi angka pengurangan SRT/SSRT. Sebab, sebelum program NTB Zero Waste digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja. Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di tahun 2020.
Pun begitu, dia tak menampik memang masih ada tantangan yang harus diatasi. Dia misalnya menyebut soal keterbatasan kewenangan dan anggaran. Hal itu pun disadari Pemprov. Sebab saat ini, dari sisi proporsi anggaran, sebanyak 70 persen hingga 87 persen dari alokasi anggaran diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional.
Terkait koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Madani menegaskan, justru semenjak awal, pihaknya paham sepenuhnya, bahwa yang menjadi kunci utama program Zero Waste adalah kerja sama dengan seluruh kabupaten/kota.
“Sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan seluruh Bupati/Wali Kota,” katanya.
Ditegaskannya, tanpa kabupaten/kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. “Kami ucapkan terima kasih kepada bupati dan wali kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.
Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA. Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.
Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke TPA.
“Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun,” tandasnya.
Karena itu, manakala semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin memperpendek umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, NTB mesti mendirikan TPA baru.
“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.
Upaya untuk memperpanjang umur TPA tersebut antara lain mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) yang menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan. Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerja sama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang. (kus/r6) Editor : Administrator