Investor asal Swedia yang telah mengantongi izin sejak tahun 2013 tersebut direncanakan akan mengelola lahan seluas 339 hektare. Berupa penataan destinasi kawasan hutan. Termasuk kawasan lautnya, bahkan pengelolaan destinasi Pantai Pink.
Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diselesaikan dengan solusi yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pihak investor. Sehingga hadirnya investor diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
"Saya juga melihat PT ESL sudah dari awal memiliki keseriusan untuk melakukan investasi di kawasan tersebut," ungkap sekda pada workshop percepatan penanganan investasi Sekaroh, Lombok Timur, yang dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin (15/3/2021).
Miq Gite, sapaan akrab sekda menegaskan, segala permasalahan yang dihadapi masyarakat dan investor harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku. Baik itu kendala dengan mekanisme pembebasan lahannya, pengelolaan kawasan dan kendala-kendala lain yang dihadapi di lapangan. Sehingga diharapkan kegiatan investasi PT ESL segera direalisasikan untuk membangun perekonomian masyarakat di kawasan itu. "Momentum workshop ini kita harus pastikan bahwa kendala di lapangan harus clean dan clear. Sehingga kegiatan operasi investasinya dapat berjalan dengan baik. Juga penataan disekitar kawasan termasuk penataan pantai Pink akan segera dilakukan," harap sekda.
Kepala DPMPTSP NTB H Mohammad Rum mengatakan, jika kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak investor dan masyarakat di sekitar kawasan bisa diselesaikan dengan baik, artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Maka pihak pemprov dan pemerintah kabupaten memiliki komitmen agar pengelolaan kawasan tersebut ditargetkan berjalan mulai Juni 2021 mendatang. "Kalau lahannya nanti sudah klir, progres awal yang kami minta dari pihak PT ESL adalah rehabilitasi pantai pink sebelum adanya pembangunan fisik seperti hotel, vila dan lain sebagainya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi di lapangan diantaranya adalah masalah lahan, kebijakan MoU dengan pemprov dan pemerintah kabupaten, kemudahan pengelolaan dikawasan perairan dan masalah pengawalan atau keamanan di sekitar kawasan.
"Masalah-masalah itu kita akan diskusikan dengan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaiknya. Sehingga kegiatan pengembangan dan pengelolaan investor akan berjalan sesuai harapan bersama," ujarnya.
Ia juga menekankan, bahwa selama kegiatan investasi berjalan diharapkan tidak ada kegaduhan yang terjadi. Sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah bahwa segala penyelesaian kegiatan investasi harus menghindari kegaduhan. Sebab, salah satu faktor utama dihadirkannya investasi di NTB adalah untuk memberi lapangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat NTB. (ewi/r1) Editor : Administrator