Selain Dompu dan Lobar, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) juga diperoleh Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan predikat pratama, serta Kota Mataram yang berpredikat madya. ”Kabupaten Bima itu baru dapat tahun ini,” ujar Eny, sapaan karibnya.
Lima daerah lain, seperti Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah belum masuk KLA berdasarkan evaluasi pemerintah pusat. Sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bersama, agar di tahun depan bisa menyandang status KLA.
Eny mengatakan, penilaian utama dari KLA berkaitan dengan komitmen pemerintah dan kepeduliannya terhadap anak. Kemudian bagaimana mengkolaborasikan dan koordinasi kegiatan pembangunan dari seluruh OPD untuk mendukung KLA.
”Kalau di dalam proses (penilaian) tidak ditemukan koordinasi yang baik, susah,” tuturnya.
Terhadap lima kabupaten/kota yang mendapat KLA, Eny menilai komitmen bersama OPD di bawah komando kepala daerah sangat kuat. Sehingga tercipta fasilitas, seperti sekolah layak anak, tempat ibadah layak anak, hingga ruang-ruang publik yang ramah terhadap anak.
Kabid Perlindungan Anak DP3AP2KB NTB Dede Suhartini mengatakan, secara kualitas dan kuantitas, lima daerah yang berpredikat KLA sudah sangat baik. ”Artinya sudah 50 persen. 50 persen sisanya itu kita dorong terus agar bisa mendapat KLA,” kata Dede.
Dede menerangkan, naiknya predikat KLA Lobar dari pratama ke madya, tak lepas dari capaian selama satu tahun terakhir. Misalnya, Lobar telah memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kemudian ada perbup soal perkawinan anak yang dikombinasikan dengan Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAK).
”GAMAK itu yang membuat tambah naik predikat,” ujarnya.
Adapun untuk Dompu, tak lepas juga dari keberadaan UPTD PPA dan shelter. Dompu juga sudah membuat aturan untuk pemenuhan hak anak. Selain itu, ruang publik ramah anak juga semakin banyak.
”Ada areal yang tadinya tidak produktif, dijadikan ruang bermain untuk anak,” sebut Dede.
Lebih lanjut, Dede mengatakan, lima daerah yang belum mendapatkan KLA sebenarnya memiliki skor cukup tinggi. Lombok Tengah misalnya, skor penilaiannya mencapai 835. Hanya saja, terganjal pada belum adanya aturan yang melindungi anak hingga belum terbentuknya UPTD PPA.
”Kelemahannya di sana. Fungsi ruang untuk bermain anak juga masih minim,” bebernya.
Dede menerangkan, paling penting untuk KLA ada komitmen kepala daerah. Urusan anak maupun perempuan, bukan saja kewenangan dari DP3AP2KB di kabupaten/kota tapi juga semua OPD.
”Misalnya saja di ruang bermain, itu dinas lain yang punya kewenangan. Jadi kolaborasi dan koordinasinya di sana,” tandasnya. (dit) Editor : Administrator