Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Kejar Target Provila 2023, DP3AP2KB NTB Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota

Rury Anjas Andita • Kamis, 3 Februari 2022 | 19:00 WIB
ATENSI ASET: KPK bersama OPD lingkup Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi, salah satu pembahasannya mengenai aset di Gili Trawangan. (KHALIK UNTUK LOMBOK POST)
ATENSI ASET: KPK bersama OPD lingkup Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi, salah satu pembahasannya mengenai aset di Gili Trawangan. (KHALIK UNTUK LOMBOK POST)
MATARAM-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menargetkan status Provinsi Layak Anak (Provila) di tahun 2023.

”Kita kejar itu di tahun depan. Tentunya ini butuh dukungan juga dari kabupaten/kota,” kata Kepala DP3AP2KB NTB Hj Husnanidiaty Nurdin, Rabu (2/2).

Status Provila bisa diwujudkan jika seluruh kabupaten/kota di NTB menyandang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Yang di tahun lalu, hanya ada lima KLA se-NTB. Kondisi tersebut yang membuat DP3AP2KB NTB perlu merapatkan barisan dengan dinas terkait di daerah.

”KLA menjadi penting, agar di 2023, bisa menjadi Provila,” ujar Eny, sapaan karibnya, saat Rakor Strategis Program P3AP2KB.

Lima daerah yang sudah KLA, antara lain, Kota Mataram; Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Bima; dan Kota Bima. Sisanya, seperti Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah belum masuk KLA berdasarkan evaluasi pemerintah pusat. Sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bersama, agar di tahun ini bisa menyandang status KLA. ”Paling lambat di 2023 itu semua bisa KLA,” tuturnya.

Selain persoalan KLA, kabupaten/kota perlu juga membentuk dan memperkuat UPTD Perlindungan Anak. Termasuk shelter di dalamnya. Kata Eny, keberadaan shelter sudah ada di 10 kabupaten/kota, meski tidak semuanya beroperasi diakibatkan kurangnya anggaran dan fasilitas.

”Ada yang belum punya tempat tidur. Ada juga yang tidak punya anggaran untuk uang makan,” sebut Eny.

Sementara UPTD, sudah ada di 9 kabupaten/kota. Hanya Kota Mataram yang belum memiliki UPTD. Sehingga dia berharap Pemkot Mataram bisa segera menginisiasi terbentuknya UPTD, agar pelayanan terhadap anak dan perempuan bisa lebih maksimal. ”Target kita di tahun ini 100 persen sudah punya UPTD dan shelter,” tegasnya.

Asisten I Setda NTB Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih mengatakan, pembentukan KLA akan terus didorong pemprov. ”Supaya seluruh kabupaten/kota bisa KLA dengan predikat terbaik,” kata Eva.

Katanya, predikat Provila untuk NTB tentu tidak dapat diraih sendiri. Butuh dukungan dan kerja sama dari DP3AP2KB kabupaten/kota serta Bappeda se-NTB. ”Kerja sama itu penting. Insya Allah dengan kolaborasi dan sinergi program maupun anggaran, permasalahan perempuan dan anak bisa kita atasi,” tandasnya. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita
#DP3AP2KB NTB #Provila #Pemprov NTB