”Kebutuhan (anggaran) pemeliharaan itu bisa sampai Rp 150 miliar,” kata Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah.
Pada tahun ini maupun tahun 2021 dan 2020, Dinas PUPR telah melakukan sejumlah pembangunan dan peningkatan ruas jalan. Sehingga di tahun depan, PUPR akan fokus pada pemeliharaan.
”Kami sudah menghabiskan hampir Rp 750 miliar untuk pembangunan. Nah tahun depan harus masuk pada tahap pemeliharaan,” ujarnya.
Ridwan menyebut Dinas PUPR memiliki kewajiban untuk memelihara sekitar 1.400 kilometer jalan. Untuk itu kebutuhan anggarannya bisa mencapai Rp 130 miliar. Angka pemeliharaan jalan diakuinya cukup besar. Apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil.
Kebutuhan anggaran pemeliharaan semakin membengkak jika menghitung pemeliharaan untuk jaringan irigasi. ”Ada 35 daerah irigasi yang jadi kewenangan pemprov. Belum lagi soal cakupan air bersih. Kalau di total kebutuhannya sampai Rp 150 miliar,” sebut Ridwan.
Dalam rencana APBD 2023, Ridwan menyebut Dinas PUPR telah memiliki anggaran sekitar Rp 400 miliar. Jumlah ini masih jauh dari ideal, jika menghitung kebutuhan untuk pemeliharaan infrastruktur yang mencapai Rp 150 miliar.
Kekurangan anggaran telah disampaikan Ridwan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Komisi IV DPRD. ”Kalau tidak bisa terpenuhi, harapannya ada strategi lain untuk pemeliharaan ini,” imbuhnya.
Ridwan sendiri telah memikirkan cara menyiasati kurangnya anggaran pemeliharaan. Salah satunya dengan swakelola melalui Balai Jalan serta Balai Pengelola Sumber Daya Air (PSDA). Dinas PUPR nantinya tinggal melengkapi dengan alat berat untuk kebutuhan pemeliharaan.
”SDM ada. Alat berat yang ada tinggal dipelihara. Sehingga dengan anggaran yang terbatas, kami efektifkan melalui swakelola,” tandas Ridwan. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita