Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Untuk Penanganan Stunting, Pemprov NTB Pakai Data E-PPGBM

Rury Anjas Andita • Rabu, 1 Februari 2023 | 11:10 WIB
HARUS RUTIN: Penimbangan dan pengukuran saat Posyandu menjadi salah satu upaya untuk mencegah stunting di Kota Mataram. (Ist/Lombok Post)
HARUS RUTIN: Penimbangan dan pengukuran saat Posyandu menjadi salah satu upaya untuk mencegah stunting di Kota Mataram. (Ist/Lombok Post)
MATARAM-Angka rata-rata stunting Indonesia turun dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen pada 2022. Namun kondisi serupa tidak terjadi di Provinsi NTB, yang justru mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), di tahun 2021 prevalensi stunting di Provinsi NTB sebesar 31,4 persen. Bukannya turun, prevalensi stunting di 2022 justru naik menjadi 32,7 persen.

Kenaikan prevalensi stunting sebesar 1,3 persen tersebut membuat Provinsi NTB menjadi atensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Apalagi NTB masuk dalam lima besar provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada 2022. Posisi NTB hanya lebih baik dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.

Pemerintah pusat menggunakan data SSGI sebagai acuan menurunkan prevalensi stunting. Data ini diperoleh melalui metode survei ke rumah tangga, dilakukan enumerator yang telah dilatih. Karena itu, SSGI bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia.

Adapun di NTB, pemprov memilih untuk menggunakan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Pelaporan rutin yang dilakukan melalui aplikasi. Dari data e-PPGBM ini persentase stunting di NTB hanya 16,84 persen.

”Pimpinan daerah sudah menyepakati data yang digunakan itu e-PPGBM,” kata Kasi Gizi dan Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan (Dikes) NTB Muhammad Johansyah.

Johansyah menyebut data pada e-PPGBM lebih menunjukkan realitas anak penderita stunting. Tersedia data by name by addres yang dikumpulkan melalui sekitar 7.000 lebih posyandu keluarga di Provinsi NTB. ”Kalau pakai SSGI, itu by name by addres tidak ada,” ungkapnya.

Meski begitu, Johansyah mengakui bahwa untuk skala nasional pemerintah pusat menggunakan data SSGI sebagai acuan. Alasannya, tidak semua provinsi bisa maksimal dalam melakukan proses memasukkan data dan menjalankan e-PPGBM.

”Sehingga Kemenkes mengeluarkan data survei, yang semua provinsi meng-iya-kan,” sebut Johansyah.

Karena itu, untuk keberlanjutan program percepatan penanganan stunting, Provinsi NTB masuk sebagai salah satu prioritas. ”Ini kalau mengacu pada data SSGI,” tuturnya.

Lebih lanjut, Johansyah mengatakan, ada plus minus terhadap hasil data antara e-PPGBM dengan SSGI. Namun, Dikes tidak fokus pada gap data dari kedua metode pengukuran angka stunting tersebut.

Kata Johansyah, yang saat ini diperlukan adalah kerja bersama untuk menurunkan angka stunting. Apalagi di setiap bulannya masih terjadi temuan kasus stunting di Provinsi NTB.

Penanganan stunting dilakukan dengan dua intervensi. Sensitif dan spesifik. Untuk intervensi spesifik, terdapat 9 indikator yang menjadi kewenangan dari Dikes. Yang dari 7 di antaranya berhasil memenuhi target. ”Hanya ibu hamil dan remaja minum tablet tambah darah tidak target,” sebut Johansyah.

Adapun untuk intervensi sensitif, lebih banyak merupakan kewenangan lembaga atau instansi di luar Dikes. Sehingga membutuhkan kerja keroyokan agar angka stunting di Provinsi NTB bisa turun maksimal.

”Yang intervensi sensitif ini punya 70 persen daya ungkit terhadap percepatan penurunan stunting,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menyebut pemprov terus berikhtiar penurunan angka stunting. Apalagi Provinsi NTB telah memiliki data anak stunting by name by address. Sehingga penanganannya bisa langsung ke objeknya. Anak-anak yang menderita stunting hingga ke tingkat dusun.

”Data ini tidak ada di provinsi lain, itu keuntungan kami. Datanya dapat dari posyandu yang terus aktif,” ujarnya.

Data tersebut jadi modal penting bagi pemprov mempercepat penurunan angka stunting. Tidak seperti sebelumnya, penanganan stunting dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei. Sehingga lebih sering tidak tetap sasaran.

”Data dari survei, kemudian kami tidak tahu nih, anak yang mau diintervensi itu yang mana,” beber Rohmi.

Pemprov menargetkan angka stunting di NTB bisa mencapai 14 persen di tahun 2024. Target jangka panjang ini, diharapkan Rohmi harus dikawal dengan baik oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta Tim Pendamping Keluarga.

Rohmi kemudian meminta mereka yang masuk dalam tim untuk fokus. Melakukan kerja-kerja penurunan stunting dengan terarah. Salah satunya dengan pemberian protein hewani kepada anak penderita stunting di setiap harinya.

”Kerjaannya sekarang harus kawan betul anak-anak stunting, supaya turun (jumlah penderitanya),” tegas Rohmi. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita
#dikes ntb #Kemenkes #E-PPGBM #SSGI #Stunting