”Diperuntukkan dalam satu kawasan,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB drh Khairul Akbar.
Program 1.000 sapi ini merupakan inisiasi Presiden Joko Widodo. Disalurkan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk lima desa di Lombok Tengah. Yakni Desa Pengengat, Mertak, Sukadana, Bangket Parak, dan Truai. Kelima desa ini berada di lingkar KEK Mandalika.
Khairul mengatakan, pengembangan sapi di lima desa tersebut diharapkan bisa menyuplai kebutuhan daging sapi untuk KEK Mandalika. Termasuk menjadi penyokong untuk ketersediaan daging wilayah lainnya di Provinsi NTB.
”Ini menjadi sangat penting. Karena NTB menjadi penopang ketersediaan daging sapi (nasional),” ujarnya.
Kabid Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P3HP) Disnakkeswan NTB Muhammad Yasin mengatakan, ada lima kelompok yang diberikan untuk pengembangan sapi di lingkar Mandalika.
Masing-masing dari kelompok tersebut mendapat bantuan 200 ekor sapi. Sebanyak 100 ekor sapi jantan untuk penggemukan dan 100 ekor sapi betina untuk kegiatan pembibitan. ”Jadi ada 1.000 ekor sapi untuk dibagi ke lima kelompok,” kata Yasin.
Yasin menyebut, pengembangan sapi ini merupakan program pemerintah pusat. Untuk menyangga dan menopang kebutuhan daging sapi di KEK Mandalika. Sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Soal suplai daging sapi ke KEK Mandalika, pemprov ikut mendorong peternak agar bisa mewujudkan itu. Ada juga kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) agar daging sapi dari kelompok ternak bisa masuk ke hotel-hotel yang ada di Mandalika. ”Ini yang sedang kami upayakan terus,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pekan lalu, kelompok ternak menyampaikan sejumlah persoalan. Yang menjadi kendala dalam mengembangkan ternak sapi bantuan Kementan di kawasan Mandalika.
Kata Yasin, peternak meminta adanya peningkatan beberapa sarana prasarana. Seperti jalan tani hingga infrastruktur pendukung untuk limbahnya. Termasuk juga mengenai kebutuhan pakan untuk sapi yang mereka pelihara.
”Sudah direspons langsung. Peternak diminta untuk mengajukan kebutuhannya, supaya nanti bisa diamokodir pemerintah pusat,” tandas Yasin. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita