SELONG--Hari Perawat Internasional diperingati 12 Mei. Momentum ini diharapkan perawat mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Salah satunya dari pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan perawat.
Bukan hanya itu, perawat meminta supaya tidak ada lagi kekerasan yang dialami perawat dan kriminalisasi. “Seperti meme banyak kita lihat, misalnya saat Covid kami dianggap pahlawan sekarang kami dilupakan,” sentil wakil Sekretaris DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lombok Timur (Lotim) Fakhrul Matsani kepada Lombok Post, Jumat (12/5).
Dia meminta pemerintah memperhatikan perawat yang berstatus honorer. Karena perawat yang ada di Lotim sekitar 2.600 orang dan sudah terserap dunia kerja kurang dari 1.700 orang.
Sementara, perawat yang berstatus ASN hanya 20 persen dari jumlah yang ada dan sisanya berstatus honorer serta tenaga swasta. “Kita minta tenaga honorer diangkat jadi P3K tapi pemerintah belum bisa mengakomodir itu harapan kami yang pertama,” keluhnya.
Tanpa membeda-bedakan antara perawat yang berstatus ASN, honorer dan swasta, dia menginginkan ke depan untuk memperhatikan kesejahteraan perawat. Sebab peran perawat sangat penting di tengah-tengah masyarakat. “Mau perawat status ASN, honorer dan swasta pekerjaan sama, lelahnya sama, dan risikonya sama, kami tidak ingin dianggap pahlawan. Kami ingin lebih diperhatikan,” katanya.
Dia juga menyoroti besaran upah minimum yang diterima perawat. Diketahui saat ini perawat tidak memiliki standar besaran upah minimum. “Kesenjangan itu nampak, perawat status ASN, honorer dan swasta,” tambahnya. (cr-thn/r8)
Editor : Baiq Farida