MATARAM-Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj Eva Dewiyani, S.P., bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyaluran perdana bahan bakar minyak (BBM) industri kepada konsumen perikanan di PPN Teluk Awang, Lombok Tengah, Rabu (17/5).
Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan peluang terjadinya kebocoran pendapatan daerah dari sektor PBBKB yang mengakibatkan penerimaan PBBKB menjadi tidak maksimal. Seperti penggunaan BBM bersubsidi serta pembelian BBM dari luar daerah.
“Kami ingin seluruh pihak yang hidup dan bekerja di NTB juga berkontribusi untuk pembangunan di daerah ini. Jangan sampai berkehidupan dan mencari usaha di NTB tapi justru daerah lain yang mendapatkan keuntungan,” kata Hj Eva saat kunjungan kerjanya di Teluk Awang.
Dijelaskan Hj Eva, potensi pendapatan asli daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai 18 persen. Kapal-kapal nelayan yang juga berbahan bakar minyak tentu membayar pajak kepada daerah.
Pada tahun 2022 lalu, Bappenda NTB berhasil merealisasikan PBBKB mencapai 100 persen lebih. “Kami mengharapkan setiap tahun dapat memenuhi target realisasi,” harapnya.
Bappenda NTB menargetkan agar realisasi PAD dari PBBKB mencapai Rp 487 miliar lebih pada akhir tahun 2023. Hingga April 2023 ini, telah mampu direalisasikan sebesar 30 persen.
“Kami mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak. Terutama Yamato dapat membantu Bappenda NTB untuk melampaui target PAD,,” tandas Hj Eva.
Dalam kesempatan yang sama, Rendy selaku SBM Industri mengatakan, penyaluran BBM industri ini merupakan program kolaborasi strategis tim pemantauan dan penertiban pengguna BBM. Yakni Bappenda NTB, Pertamina Patra Niaga, dan Syahbandar.
Dengan dilaksanakan penyaluran perdana BBM industri resmi kepada customer perikanan oleh agen penyalur PT Yamato Sinergi Lines, diharapkan seluruh aktivitas terkait kebutuhan BBM industri untuk usaha perikanan di Teluk Awang dan sekitarnya dapat melakukan penebusan BBM kepada agen penyalur resmi PT Pertamina Patra Niaga.
Sementara itu, Direktur PT Yamato Sinergi Line, Benny mengatakan, telah berusaha maksimal untuk menyalurkan BBM resmi secara berkelanjutan.
Benny mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bappenda NTB dan Pertamina. “Kami mengharapkan agar Bappenda NTB dapat membantu mengawasi," katanya.
Pastikan Layanan Pembayaran PKB Sesuai Prosedur
Sementara itu, selain memastikan seluruh potensi penerimaan pajak daerah dapat dikelola optimal, Bappenda Provinsi NTB juga terus berupaya memastikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) berjalan sesuai dengan standar dan prosedur. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Kita semua harus bekerja keras untuk melakukan perubahan. Dengan monev ini kita harus menemukan persoalan-persoalan dan masalah riil yang sering terjadi, untuk kemudian kita carikan solusinya,” kata Sekretaris Bappenda Provinsi NTB Mohammad Husni, S.Sos., M.Si., ketika memberikan arahan kepada Tim Monev Bappenda NTB di Ruang Rapat TMDU, Selasa (16/5).
Ditambahkan, tim monev ini harus bekerja secara detail memeriksa seluruh indikator-indikator yang mendukung pelayanan agar dapat berjalan dengan baik. Termasuk arsip-arsip surat ketetapan pajak daerah.
Kepala Bidang Pajak Daerah Muhamad Takiyudin Subki, S.E., M.Si mengatakan, hasil dari kegiatan monev ini akan memberikan gambaran tentang berbagai kendala yang selama ini menghambat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di seluruh outlet samsat se-NTB.
Setelah itu, akan dilakukan pemetaan dan perumusan mengenai langkah-langkah kongkret untuk perbaikan layanan kedepan. Sehingga dari sisi pelayanan kepada wajib pajak maupun dari sisi administrasi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
“Ikhtiar ini dalam rangka kita merumuskan langkah-langkah kongkret ke depan untuk perbaikan layanan serta mendukung akuntabilitas pelaporan dan kinerja," katanya.(lil/adv)
Editor : Galih Mps