PAD tersebut diperoleh dari masyarakat yang memanfaatkan lahan aset pemprov. Dengan membayar retribusi pada nominal tertentu, berdasarkan luasan lahan dan jenis usaha yang dijalankan.
”Kalau hotel, restoran, tentu nilai sewanya lebih besar dibandingkan yang hanya tempat tinggal,” ujarnya.
Dengan PAD Rp 1 Miliar hingga Juli, terdapat peningkatan dibandingkan tahun lalu. Yang saat itu pemprov mendapatkan sekitar Rp 357 Juta. Meski naik, perolehan PAD hingga Juli diakui Mawardi masih jauh dari target. Kondisi ini disebabkan belum maksimalnya pemanfaatan lahan aset di Gili Trawangan.
Saat ini, UPTD Gili Tramena telah mengajukan 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), bagi masyarakat yang bekerja sama. Penerbitan HGB diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
”Kewenangan penerbitan HGB ada di BPN. Kami hanya serahkan dokumen yang dibutuhkan,” jelas Mawardi.
Katanya, ada 724 kavling tanah pada lahan aset pemprov seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Dari jumlah tersebut, ada sekitar ratusan pengajuan kerja sama yang memanfaatkan 200 kapling. Dengan 50 kaveling di antaranya telah diajukan untuk penerbitan sertifikat HGB.
”150 masih berproses. Masih ada yang ragu-ragu, apa benar mereka diberikan HGB,” tuturnya.
Pemprov saat ini memprioritaskan penerbitan HGB kepada masyarakat yang telah bekerja sama. Terutama dengan usaha pariwisata yang telah berdiri di atas lahan pemprov, seperti hotel, restoran, hingga tempat tinggi.
”Yang sudah ada bangunan, itu kami prioritaskan. Kalau masih berupa tanah kosong, kami tunda dulu,” tandasnya.
Pada tahun ini, Pemprov NTB diketahui tetap memasang target tinggi dari retribusi aset di Gili Trawangan. Padahal dua tahun sebelumnya, realisasinya masih sangat jauh dari target. Di tahun ini, Pemprov NTB memproyeksikan PAD dari retribusi terhadap pengelolaan aset di Gili Trawangan sekitar Rp 300 Miliar. Di tahun 2022 sebesar Rp 160 Miliar. Sementara di 2021, pemprov menargetkan sekitar Rp 150 Miliar.
Target PAD ratusan Miliar rupiah tak lepas dari potensi biaya retribusi yang diberikan masyarakat dan pengusaha. Yang memanfaatkan dan mengelola aset pemprov seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Target ini jauh lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh pemprov, saat aset tersebut dikelola PT Gili Trawangan Indah.
Sayangnya, dalam dua tahun terakhir, target tersebut tak pernah tercapai. Mendekati pun tidak. Di 2021, dari target Rp 150 Miliar tidak satu rupiah pun yang masuk ke kas daerah. Sementara di 2022, terdapat peningkatan pemasukan dari Gili Trawangan. Meski jumlahnya tak begitu signifikan. Yakni hanya sebesar Rp 357 juta dari target atau hanya 0,002 persen dari target.
Meski belum menunjukkan progres signifikan dalam PAD Gili Trawangan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah tak begitu mempersoalkannya. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk bisa bekerja sama dan memanfaatkan aset pemprov secara legal.
”Kalau sudah semua tertata dengan baik, rapi, itu PAD akan mengikuti,” kata Zul. (dit/r2)
Editor : Administrator