LombokPost--Pelantikan Penjabat (Pj) bupati Lotim dan wali Kota Bima tengah dipersiapkan Pemprov NTB. “Administrasinya sedang saya kerjakan, termasuk undangannya juga sudah saya buat, walaupun belum jelas siapa nama Pj-nya, tetapi saya sudah buat undangannya, nanti nama tinggal kita tulis kalau sudah ada SK itu,” terang Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Lalu Hamdi kepada Lombok Post, Jumat malam (22/9).
Rencananya, pelantikan akan berlangsung di salah satu hotel di Kota Mataram. Bukan di gedung Graha Bakti Praja, kantor Gubernur NTB seperti informasi yang sebelumnya beredar.
Tahap pelantikan akan dimulai 25 September dengan agenda gladi kotor. Kemudian besoknya tanggal 26 September diawali dengan gladi bersih, dilanjutkan dengan pelantikan secara resmi oleh Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Usai pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari bupati dan wakil bupati Lotim serta wali kota dan wakil wali Kota Bima periode sebelumnya ke penjabat kepala daerah yang telah dilantik.
“Kita lakukan semuanya di hari itu, biar lebih simpel dan sekalian digabung saja dalam satu acara,” tandasnya.
Saat ini pemprov melalui Biro Pemerintahan berangkat ke Jakarta, Jumat (22/9). Tujuannya menjemput surat keputusan (SK) di Mendagri mengenai penetapan nama Pj bupati Lotim dan wali kota Bima.
“Staf saya sudah berangkat menjemput,” imbuh Hamdi..
Meski SK belum diterima Pemprov NTB, dua nama yang dianggap berpeluang menjadi penjabat terpilih semakin kencang berembus di masyarakat. Yakni, Sekda Lotim M Juaini Taofik untuk Pj Bupati Lotim dan Kepala Dinas PUPR NTB Muhammad Rum untuk Pj Wali Kota Bima.
Terkait apakah SK penetapan sudah ditandatangani atau belum oleh Mendagri, Hamdi belum bisa berkomentar lebih jauh. “Sebab secara fisik, SK tersebut belum diterima oleh Pemprov NTB,” tegasnya.
Ketika disinggung mengenai dua nama yang dikabarkan berpeluang itu, Hamdi juga tidak mengonfirmasinya. “Saya belum bisa pastikan karena SK-nya juga belum saya pegang, kita tunggu saja ya,” tandasnya.
Dia sengaja menugaskan stafnya ke Jakarta agar mempermudah proses penjemputan surat tersebut. “Setidaknya sudah ada yang standby di sana, bila perlu kita tongkrongin kantor itu, biar pun libur di hari Sabtu namun tetap kita bersiap-siap,” jelas mantan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan NTB itu.
Menurut dia, penjemputan langsung SK tersebut memang berasal dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirilis Kemendagri. “Memang begitu aturannya dan yang harus menjemput langsung adalah biro pemerintahan,” kata dia.
Terpisah, Asisten I Setda Provinsi NTB Fathurrahman juga mengatakan sampai Jumat (22/9) sore, pihaknya belum mendapatkan kepastian tentang penandatanganan SK Penetapan Pj Bupati Lotim dan wali Kota Bima. Informasi terakhir yang didapatkan, penandatanganan SK masih dalam proses dari Dirjen Otda ke Mendagri.
“Insya Allah sudah ada nama (Pj bupati Lotim dan wali Kota Bima terpilih, red). Tapi kita belum tahu siapa itu,” kata Fathurrahman saat dihubungi Lombok Post kemarin (22/9) sore.
Kendati belum mendapat kepastian nama siapa yang terpilih, pihaknya sudah mempersiapkan undangan pelantikan untuk forkopimda masing-masing daerah.
Kepala Dinas PUPR NTB Muhammad Rum juga menanggapi tentang namanya yang kabarnya ditetapkan oleh Kemendagri sebagai Pj Wali Kota Bima. “Iya sih memang (ada kabar itu), dan ini masih saya nunggu SK-nya,” terang Rum saat dikonfirmasi terpisah.
Perihal penetapan tersebut, Rum hanya meminta doa dan berharap semua prosesi mulai dari penetapan, pelantikan, hingga resmi mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Pj Wali Kota Bima dapat berjalan lancar. “Doakan saja ya, saya juga sudah siap di tempatkan di mana saja,” harapnya. (yun)
Editor : Kimda Farida