SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-3948 Tahun 2023, menetapkan M Juaini Taofik sebagai Pj Bupati Lotim, dan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-3949 Tahun 2023 menetapkan nama Muhammad Rum sebagai Pj Wali Kota Bima.
“Iya, kami sudah terima SK-nya,” terang Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB H Lalu Hamdi, saat dikonfirmasi Lombok Post, Sabtu (23/9/23).
Setelah penetapan nama, pihaknya saat ini fokus ke persiapan pelantikan. Untuk saat ini, undangan pun sudah disebar. “Sudah kami sebar,” kata dia.
Adapun pihak yang diundang oleh Pemprov NTB untuk hadir diacara tersebut; pihak dari Kemendagri, Bupati dan Wakil Bupati Lotim serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima periode 2018-2023.
Kemudian, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB. Forkopimda Kabupaten Lotim dan Kota Bima. DPRD Lotim dan Kota Bima, Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, dan keluarga penjabat kepala daerah yang akan dilantik.
Rencananya, pelantikan akan berlangsung di salah satu hotel di Kota Mataram. Bukan di gedung Graha Bakti Praja, kantor Gubernur NTB seperti informasi yang sebelumnya beredar.
Prosesi pelantikan akan dimulai 25 September dengan agenda gladi kotor. Kemudian besoknya tanggal 26 September diawali dengan gladi bersih, dilanjutkan dengan pelantikan secara resmi oleh Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
Usai pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari bupati dan wakil bupati Lotim serta wali kota dan wakil wali Kota Bima periode sebelumnya ke penjabat kepala daerah yang telah dilantik.
“Kita lakukan semuanya di hari itu, biar lebih simpel dan sekalian digabung saja dalam satu acara,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR NTB Muhammad Rum mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan Kemendagri kepadanya. “Tugas yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Sejumlah program kerja telah disiapkan mantan kepala pelaksana BPBD NTB tersebut, untuk menunjang pembangunan maupun sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi Kota Bima selama ini. Tak lupa, atensi juga diberikan untuk pengamanan Pemilu damai yang akan digelar serentak 2024 mendatang.
Setelah mendapatkan SK penetapan tersebut, dirinya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat, apakah akan dipanggil ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, seperti halnya pj kepala daerah lainnya di Indonesia.
“Saya belum dapat informasi soal itu, tetapi mudah-mudahan hari ini atau gak besok, saya sudah terima,” pungkasnya. (yun)
Editor : Redaksi Lombok Post