Salah satu tugas yang diemban penjabat kepala daerah adalah mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Penjabat Gubernur NTB Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si melakukan berbagai kebijakan. Di antaranya memastikan stok pangan aman, melakukan sidak ke pasar, dan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPN).
………………………
SECARA umum, fluktuasi harga komoditas dipicu tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Di sinilah akan berlaku hukum pasar. Jika jumlah permintaan salah satu komoditas lebih besar dari jumlah yang ditawarkan, secara otomatis harganya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya.
Kondisi inilah yang sedang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Provinsi NTB yang memicu terjadinya inflasi. Hanya saja, pemicu terjadinya kenaikan harga, khususnya terhadap komoditas pangan bukan saja karena hasil produknya berkurang. Namun ada beberapa faktor lain, termasuk persoalan yang membuat komoditas tersebut langka di pasar.
Untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan tidaklah mudah. Butuh kebijakan khusus dan keterlibatan banyak pihak. Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan jumlah produk komoditas yang dihasilkan, ketersediaan stok, hingga rantai pemasaran dari pusat produksi yakni petani hingga ke pasar.
Kondisi tersebut menjadi atensi Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi. Sehingga sejak awal sudah membuat berbagai kebijakan dan terobosan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Salah satunya memastikan stok pangan, khususunya beras dalam kondisi aman. Karena kenaikan harga beras menjadi penyumbang terbesar yang memicu terjadinya inflasi.
“Provinsi NTB menjadi satu-satunya daerah yang belum masuk beras impor. Karena cadangan beras masih aman untuk beberapa bulan ke depan,” kata Miq Gite.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, cadangan pangan, terutama beras masih aman. Saat ini Bulog NTB masih memiliki stok beras sekitar 24 ribu ton. Begitu juga dengan gula, masih cukup tersedia. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan kedepan atau sekitar Maret 2024.
Menurut Miq Gite, Bulog juga terus melakukan berbagai kebijakan untuk memastikan stok pangan. Bahkan stok beras yang ada saat ini sewaktu waktu bisa didistribusikan dalam berbagai kegiatan bersama pemerintah daerah.
Bulog juga terus menampung gabah hasil panen petani. Sehingga bisa terus dipastikan ketersediaan stok beras. Apalagi beberapa wilayah di NTB masih ada yang panen. Bahkan Januari 2024 sudah mulai panen karena petani sudah menanam padi sejak Oktober 2023.
Salah satunya panen raya yang dilakukan petani di Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Petani di wilayah ini mampu panen empat kali dalam satu tahun karena memanfaatkan secara maksimal ketersediaan air irigasi.
Selain menjamin ketersediaan stok, Miq Gite juga membuat kebijakan agar bahan pangan tersebut tersedia di pasar. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak panik karena mengira pangan langka sehingga memicu kenaikan harga. “Kebijakannya memperbanyak kegiatan Gerakan Pangan Murah,” kata Miq Gite.
Kegiatan GPN untuk mengendalikan harga pangan ini dilakukan antara Pemprov NTB bersama Badan Ketahanan Pangan Nasional. Dinas Ketahanan Pangan NTB berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, Distributor, UMKM, termasuk melibatkan dinas perindustrian, pertanian, dan perdagangan.
Lokasi GPM ini akan menyebar di sejumlah titik di seluruh kabupaten/kota di NTB. Fokus kegiatan GPN di titik-titik yang membutuhkan ketersediaan pangan sesuai permintaan masyarakat.
Kegiatan GPM ini akan terus digelar hingga Desember 2023. Kegiatan difokuskan di tempat keramaian agar mudah dijangkau masyarakat. Kebutuhan pokok yang disediakan, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, daging sapi, cabai, tomat, bawang, dan lainnya.
Berbagai kebijakan yang telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak tersebut setiap minggu dilakukan eveluasi. Sekaligus merumuskan kebijakan lajutan sesuai kondisi di lapangan.
Evaluasi ini dilakukan bersama TPID, Polri, TNI dan stakeholders terkait. Jika terjadi kendala di lapangan, seperti gangguan distribusi atau ada pihak yang mempermainkan stok pangan bisa segera diatasi.
“Semua pihak terkait fokus untuk memastikan ketersediaan stok pangan. Bahkan, Pemprov NTB membuat kebijakan khusus untuk mencegah pengiriman bahan pangan, terutama gabah ke luar daerah,” jelas Miq Gite.
Pimpin TPID Turun ke Pasar
Sementara itu, Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi memimpin tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB turun ke pasar. Kegiatan operasi pasar tersebut dilakukan untuk mengecek stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Salah satu pasar yang dikunjungi adalah Pasar Mandalika, Bertais, kemarin (1/11).
Miq Gite berdialog dengan beberapa pedagang bahan pokok seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan. “Bahan pokok, beras dan lainnya tersedia dan kita memastikan agar tidak terjadi permainan harga," jelas Miq Gita.
Ditambahkan, stok bahan pokok yang ada harus dipastikan bisa ditampung dan setiap saat bisa segera didistribusikan ke pasar. “Pendistribusian ini dipastikan tidak ada kendala agar tidak terjadi kelangkaan,” kata Miq Gite.
Khusus komoditas beras, Kepala Bulog NTB David Susanto mengatakan, di Pasar Mandalika terdapat 17 outlet. Mereka khusus menjual beras SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan). Secara berkala, Bulog mendistribusikannya ke outlet outlet tersebut.
Vicon dengan Wapres
Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi bersama TNI dan Kelompok Tani Karya Makmur mengikuti kegiatan video conference (vicon) Gerakan Nasional Ketahanan Pangan (Hanpangan) dengan Wakil Presiden RI di Asrama Lanud ZAM, Kelurahan Rembiga, Mataram, kemarin (1/11).
Wapres Ma'ruf Amin dalam kesempatan tersebut meminta agar lahan pertanian yang ada dimanfaatkan secara maksimal. TNI harus peka terhadap situasi dunia yang tengah dilanda krisis pangan.
“Saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terhadap urusan pangan. Urusan sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," kata Ma'ruf.
Kolonel Pnb Erwin Sugiandi,M. Han menjelaskan, luas lahan ketahanan pangan Lanud ZAM sekitar 32 hektare. Perkiraan panen sebanyak 8 ton per hektare. Hasil panen dibeli langsung perusahaan swasta.
Menanggapi arahan wapres, Pj Gubernur Miq Gite dalam kesempatan tersebut meminta kepada seluruh pihak untuk turut mensukseskan Hanpangan demi kesejahteraan bersama. “Semua program yang berkitan dengan ketahanan pangan akan dikolaborasikan dengan semua pihak. Tujuannya yakni bersama sama mewujudkan ketersediaan pangan secara nasional. (lil)
Editor : Haliludin