LombokPost-Untuk mempermudah proses pengerjaan revitalisasi kantor Gubernur NTB, pemprov perlahan-lahan mulai merelokasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang selama ini bekerja di gedung tersebut ke tempat yang dirasa lebih aman.
”Kami sudah mengirim surat pemberitahuan kepada masing-masing OPD agar segera membereskan semua peralatan dan pegawai, untuk dipindahkan ke tempat lain,” terang Kepala Biro Umum Setda NTB Hendra Saputra, saat ditemui, Kamis (16/5).
Ia menyebut, di gedung I kantor Gubernur NTB, ada ruang kerja empat biro yang terdampak revitalisasi; Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Perekonomian dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB.
Ruang kerja lainnya, ada tiga staf ahli, sekretaris daerah (sekda), dan tidak ketinggalan, ruang kerja gubernur dan wakil gubernur NTB.
“Kami telah menyiapkan gedung untuk mereka tempat nanti untuk bekerja,” kata dia.
Untuk ruang kerja Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, nantinya akan terpusat di Pendopo Tengah, dan ruang kerja Pj Sekda NTB Ibnu Salim, termasuk tiga staf ahli Setda NTB akan berkantor di Pendopo Timur Gubernur NTB.
Sementara itu, pihaknya sudah menyiapkan relokasi untuk Biro Organisasi Setda NTB ke gedung II lantai II eks ruang bagian keuangan Biro Umum Setda NTB.
Selanjutnya, ruang server dan ruang kerja Biro PBJ Setda NTB terpusat di lantai 2 tepatnya di belakang ruang pertemuan Sangkareang.
Biro Pemerintahan Setda NTB yang ruang kerja saat ini berada di lantai III gedung 1 kantor Gubernur NTB, akan menempati ruangan sisi utara di belakang ruang pertemuan Sangkareang.
Sedangkan Biro Ekonomi Setda NTB akan menempati ruang kerja di lantai 3 di belakang ruang pertemuan Sangkareang.
Untuk saat ini, ruang kerja ASN di Biro Organisasi Setda NTB telah rampung direlokasi, menyusul pekan depan adalah Biro Pemerintahan dan setelahnya Biro PBJ Setda NTB.
”Kami berharap proses relokasi ini berjalan lancar, dan tidak ada kendala yang berarti,” ujar pria asal Lombok Barat (Lobar) tersebut.
Pihaknya harus bergerak cepat untuk proses relokasi, agar tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat. Misalnya Biro PBJ Setda NTB, ini merupakan salah satu OPD dengan intensitas aktivitas pelayanan yang cukup padat di setiap hari kerja.
“Karena biro ini kan selalu ramai, apalagi proyek pemerintah harus melalui tender dan hal-hal lainnya, sehingga keamanan berkas atau arsip dan server benar-benar kami jaga,” terang Hendra.
Terhadap kegiatan pertemuan tamu-tamu penting Pemprov NTB, apakah itu berasal dari daerah lainnya di Indonesia pemerintah pusat, ruang rapat akan terpusat di gedung II, III, dan ruang pertemuan Sangkareang.
”Kalau tamu pak pj gubernur akan banyak diterima di pendopo, kemungkinan aktivitas akan banyak di sana,” tandas dia.
Plh Kepala Dinas PUPR NTB Lies Nurkomalasari mengatakan, sesuai anggaran yang tertera dalam APBD 2024 yaitu sebesar Rp 40 miliar, digunakan untuk semua jenis pekerjaan yang mendukung renovasi.
Termasuk perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi.
Anggaran sebesar itu akan mengubah total penampilan gedung.
Seperti tampilan depan dan belakang yang akan ditata rapi. Gedung kantor juga akan dilengkapi lift.
Masing-masing ruangan akan terintegrasi satu sama lain.
Luas bangunan juga akan mengalami penambahan, dari 5.064 meter persegi menjadi 6.324 meter persegi.
“Kami perbaiki yang bisa kami perbaiki sesuai dengan anggaran yang tersedia dan berdasarkan rancangan gedung yang sudah disusun,” terangnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida