Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pj Gubernur NTB Terima Anugerah Adinata Syariah 2024, Provinsi NTB Berhasil Kembangkan Ekonomi Syariah

Halil E.D.C • Rabu, 22 Mei 2024 | 08:30 WIB
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi saat menerima Anugerah Adinata Syariah 2024 yang diserahkan Plt Direktur KNEKS Taufik Hidayat di Menara Syariah, Tanggerang Banten.
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi saat menerima Anugerah Adinata Syariah 2024 yang diserahkan Plt Direktur KNEKS Taufik Hidayat di Menara Syariah, Tanggerang Banten.

LombokPost-Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah di daerah masing-masing.

Penghargaan tersebut diserahkan saat puncak Anugerah Adinata Syariah 2024 yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Menara Syariah, Tanggerang Banten.

“Anugerah ini diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Wapres mengapresiasi semua pihak yang giat memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi sudah terlihat selama lima tahun belakangan.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, demi menuju Indonesia Emas 2045," ujar mantan Ketua MUI itu.

Sementara itu, saat ini pemerintah sudah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 30 provinsi. Provinsi NTB termasuk daerah keempat yang tercepat membentuk KDEKS mengingat potensi ekonomi syariah yang sangat besar.

KDEKS merupakan perpanjangan tangan dari fungsi KNEKS di daerah. Sehingga program-program yang disusun KNEKS bisa terimplementasikan sampai ke daerah.

Menurut Pj Gubernur NTB Miq Gite, Pemprov NTB sangat mendukung edukasi mengenai ekonomi syariah yang merupakan salah satu program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Edukasi dan sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui tentang ekonomi syariah untuk kemaslahatan bersama. “Sosialisasi bisa dilakukan di tempat umum. Seperti sekolah maupun tempat ibadah,” kata Miq Gite.

Kepala Biro (Karo) Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma mengatakan, penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 menjadi pemacu semangat untuk terus mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di Provinsi NTB. Mengingat NTB mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Secara kelembagaan keuangan, Provinsi NTB sudah memiliki Bank NTB Syariah, kemudian sebentar lagi, in syaa Alloh tahun ini PT Jamkrida akan konversi menjadi syariah,” katanya.

Selain itu, UMKM di Provinsi NTB juga sudah mengadopsi sistem syariah. Mulai dari aspek produk hingga sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Pemprov NTB berharap secara kelembagaan KDEKS NTB ke depan semakin berperan dan eksis dalam mengelaborasi seluruh stakeholder untuk membumikan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTB.

Begitu juga sinergi dan kolaborasi yang kuat antarpemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota maupun antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTB .

“Kami berharap juga melalui OPD terkait, adanya inkubasi bisnis syariah bagi UMKM. Sehingga pelaku UMKM memahami dari hulu sampai hilir sistem syariahnya. Mulai proses produk sampai ke pemasaran dengan sepenuhnya menerapkan sistem syariah,” tambahnya.

Produk Halal

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan berbagai program yang berkaitan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di NTB. “Termasuk bagaimana mensinergikan keberadaan UMKM dengan industri keuangan, terutama sistem keuangan syariah,” katanya.

Berkaitan dengan sertifikasi halal produk UMKM, Baiq Nelly menyebutkan sejauh ini pihaknya melakukan kolaborasi dengan dinas/instansi terkait berkaitan dengan label halal dalam produk yang dihasilkan UMKM.

Menurutnya, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada UMKM yang mengurus sertifikasi halal melalui mekanisme, persyaratan, dan prosedur yang baik dan oleh lembaga yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam sertifikasi halal.

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Karena itu, pelaku UMKM terus didorong untuk memiliki sertifikat halal dalam produknya agar memberikan rasa aman bagi para konsumen.

“Kita sangat berkepentingan dengan produk halal, apalagi telah memiliki Perda Produk Halal. Sertifikasi halal mencerminkan produk berkualitas dan menjadi jaminan perlindungan konsumen dan sebagai salah satu strategi memasarkan produk,” katanya. (lil)

 

Editor : Haliludin