LombokPost-Dinas Kesehatan NTB bersama TP PKK NTB terus memasifkan upaya pencegahan stunting. Salah satu upayanya adalah pemberian makanan tambahan, berupa telur dan ikan kepada bayi dan anak-anak.
“Program Makanan Tambahan (PMT) berupa telur dan ikan kepada anak-anak adalah langkah tercepat dalam pencegahan stunting,” kata Penjabat Ketua TP PKK NTB Hj Lale Prayatni saat membuka Pencanangan Bhakti Stunting di Kantor Lurah Pejeruk, Ampenan.
Pencanangan bhakti stunting adalah salah satu program kerja DWP Provinsi NTB. Kegiatan tersebut akan digelar di semua kabupaten/kota dalam rangka membantu pemerintah mencegah stunting.
Pada tahun 2024 ini, TP PKK NTB memiliki beberapa desa binaan untuk penanganan stunting. Diantaranya Desa Lembar, Lombok Barat; Desa Senaru, Lombok Utara; dan Desa Aiq Beriq, Lombok Tengah.
"Desa-desa binaan tersebut, kami coba padukan telur dan ikan. Karena di daerah yang merupakan penghasil ikan, justru ada anak stunting," katanya.
Pemberian telur dan ikan kepada anak-anak di daerah binaan tersebut terbukti berhasil mempercepat penurunan stunting. Yakni dua butir telur dan 80 gram ikan air tawar pada anak-anak di Desa Aiq Beriq. Dan dua butir telur dan 80 gram ikan laut diberikan pada anak di Kelurahan Ampenan.
"Hasilnya, alhamdulillah pemberian telur dan ikan bisa lebih cepat menaikkan berat badan dan tinggi badan anak," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. L. Hamzi Fikri, MM., MARS mengatakan, Provinsi NTB termasuk paling tinggi se Indonesia dalam progres penurunan stunting yakni sebesar 8,1 persen.
“Keberhasilan tersebut tidak serta merta tanpa ikhtiar. Berbagai upaya dilakukan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” kata Dr dr Fikri saat menyampaikan progres penurunan stunting NTB dalam Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Melalui SPBE di Kantor BPS NTB.
Kegiatan tersebut digelar Sekretariat Kabinet RI yang dipimpin Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Sekretariat Kabinet RI, Edwin J.H. Wuisang.
Dijelaskan, sesuai Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, terdapat intervensi sensitif dengan kontribusi 70 persen dan intervensi spesifik 30 persen dalam percepatan penurunan stunting.
“Kami di NTB sudah memulai intervensi tersebut sejak 2019. Termasuk melalui program posyandu keluarga yang menjadi center of education termasuk perihal pencegahan stunting,” katanya.
Selain itu, ada pula Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebagai acuan pengawasan dan intervensi stunting dengan sistem by name by address.
Gerakan gotong royong yang dilakukan Provinsi NTB untuk intervensi stunting dengan mengedepankan kerja sama dan keterlibatan peran multi sektor.
Sebelumnya, Pemprov NTB kick off gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, mitra, dan perangkat pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Kemenkes RI melalui Surat Edaran Nomor: HK.02.02/B/716/2024 tentang pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh Indonesia.
Kick off gerakan intervensi serentak pencegahan stunting dihadiri pejabat Bidang Ketahanan Gizi Kementerian Koordinator PMK Wahyuni Aristyanti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., Pj Ketua TP PKK NTB Hj Lale Prayatni, dan beberapa pimpinan OPD.
Aksi serentak pencegahan stunting dimulai dari pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi bagi seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita secara berkelanjutan. (lil)
Editor : Haliludin