LombokPost-Dinas kesehatan (dikes) provinsi dan kabupaten/kota se-NTB terus meningkatkan kesiapsiagaan menyusul terjadinya peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Berdasarkan catatan Dikes Provinsi NTB, sejak Januari hingga Mei 2024, kasus DBD sudah menyentuh angka 2.295. Dari jumlah tersebut, tercatat lima orang meninggal dunia.
Kasus DBD ini terjadi di semua kabupaten/kota di NTB. Kasus terbanyak di Kabupaten Lombok Barat yakni 549 kasus. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.
Selanjutnya, kasus DBD di Kota Mataram sebanyak 364 kasus, Lombok Tengah 158 kasus, Lombok Timur 140 kasus, Lombok Utara 359 kasus, Sumbawa Barat 225 kasus, Sumbawa 291 kasus, Dompu 83 kasus, Bima 75 kasus, dan Kota Bima 51 kasus.
Kepala Dikes Provinsi NTB Dr. dr. H. L. Hamzi Fikri, MM., MARS mengatakan, sebagai bentuk antisipasi semakin merebaknya kasus demam berdarah, Dikes Provinsi NTB telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan dikes kabupaten/kota.
Dijelaskan, sejak awal Februari 2024, Dikes Provinsi NTB telah mengeluarkan Surat Kesiapsiagaan Peningkatan Kasus DBD. Surat yang ditujukan ke semua dikes kabupaten/kota, puskesmas, dan desa/kelurahan se-NTB tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, ketika nanti kasus DBD meningkat tajam sehingga berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.
Selain itu, Dr.dr Fikri juga meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan deteksi dini kasus DBD. Baik di puskesmas, klinik, dan rumah sakit dengan memanfaatkan RDT NS1 yang sudah didistribusikan.
Selain itu, melakukan surveilans sampai peningkatan kasus berakhir, PSN 3M Plus, dan melakukan evaluasi dengan melihat kenaikan angka bebas jentik (ABJ).
“Dikes NTB merekomendasikan untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) secara masif dan peningkatan sensitivitas surveilans DBD baik terhadap kasus maupun vektornya,” katanya.
Selain itu, melakukan survei vektor satu bulan sekali dan melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PSN dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, TNI/Polri, serta lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.
Dr. dr Fikri juga menekankan agar di setiap fasilitas kesehatan seperti klinik atau praktik dokter yang tidak masuk dalam SKDR tetap melakukan standar penanganan kasus dan melakukan rujukan berjenjang.
“Pencegahan dan pengendalian DBD dapat terus dilakukan melalui upaya promotif dan preventif. Baik dengan edukasi secara langsung maupun tidak langsung melalui informasi di media sosial atau media informasi lainnya,” katanya.
Pencegahan DBD yang paling utama, tambah Dr. dr. Fikri adalah dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan konsep 3M Plus.
Menurutnya, demam berdarah bisa dikenali dengan melihat fase awalnya yang mirip dengan flu. Ditandai dengan rasa nyeri sendi, demam, sakit kepala hebat, hingga mual.
“Timbulnya demam berat yang berlangsung dua sampai tujuh hari juga menjadi gejala DBD,” jelasnya.
Sebelumnya, Dikes Provinsi NTB menangani kasus KLB DBD yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Langkah pertama yang dilakukan yakni mengirimkan logistik berupa rapid diagnostik test (RDT), insektisida, dan larvasida.
Selain itu melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan dan klinik swasta terkait pelayanan pasien DBD serta pelaporan sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR).
Dikes juga melakukan penyuluhan secara rutin melalui puskesmas keliling dan penyebaran informasi melalui media. Serta PSN secara rutin dan fogging di wilayah tertentu.
“Dikes bersama pihak terkait juga melakuan penyelidikan epidemiologi, pemicuan pengendalian vektor, survei dan identifikasi vektor serta resistensi,” kata Dr.dr Fikri. (lil)
Editor : Haliludin