LombokPost-Desa Ekas Buana di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, sebagai salah satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Indonesia.
Namun proyek tersebut rupanya tidak dapat terealisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim mengkonfirmasi bahwa pembangunan berbagai macam sarana dan prasarana fisik pendukung Kalamo Desa Ekas Buana, dikerjakan pada tahun depan. “Pelaksanaan pekerjaan fisiknya dimulai awal tahun 2025,” tegasnya.
Padahal sebelumnya, tim KKP RI telah turun ke Desa Ekas Buana, untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi wilayah itu saat sekarang. Dengannya, pemerintah bisa menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk menghitung estimasi pembiayaan.
DKP NTB telah menerima surat resmi dari KKP RI pekan lalu. Berisi pemberitahuan mundurnya jadwal pengerjaan fisik proyek Kalamo Desa Ekas Buana.
Prediksi Muslim, mundurnya jadwal pembangunan fisik tersebut, lantaran pemerintah pusat juga kesulitan mengenai pembiayaan. Diketahui, Kalamo diguyur anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Anggaran itu diarahkan untuk penataan kawasan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana pengembangan kampung nelayan, yang dapat dikelola dan menghasilkan nilai ekonomi.
Seperti membangun Cold Storage, pabrik es, rehabilitasi dermaga. Pemerintah juga berencana membangun Satuan Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM), rehabilitasi kantor koperasi, belum lagi program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat serta yang lainnya. “Bisa jadi pusat masih sulit soal anggaran ini, ya mau bagaimana lagi, kondisi fiskal negara juga terbatas,” kata dia.
Dirinya membantah munculnya isu bahwa keputusan yang diambil KKP RI mengenai mundurnya jadwal pembangunan fisik Kalamo Desa Ekas Buana, terkait persoalan lahan.
Muslim menegaskan lahan itu murni milik pemerintah. Ada lahan Pemkab Lotim seluas 2 hektare. Kawasan itu yang nantinya akan digunakan KKP RI untuk membangun sarana dan prasarana pendukung Kalamo. “Status lahannya clean and clear, nggak ada masalah, lahan juga cukup luas,” jelasnya.
Terkait keputusan ini, Pemprov NTB tidak bisa berbuat banyak. Karena semuanya diserahkan ke pemerintah pusat. Adapun kegiatan yang difokuskan tahun ini, mengadakan lelang konstruksi fisik Kalamo. “Kalau proses lelang fisik ini ada di KKP, kami menunggu hasilnya nanti seperti apa,” terang Muslim.
Di sisi lain, DKP NTB bisa memanfaatkan kesempatan ini, untuk merancang bagaimana pengembangan Kalamo di masa mendatang, bersama masyarakat Desa Ekas Buana. “Kami akan mempersiapkan masyarakat lebih matang, termasuk dari aspek kelembagaan, manajemen dan tata kelola terhadap fasilitas yang akan dibangun dari proyek Kalamo ini,”
Pihaknya juga akan terus mengawal untuk memastikan agar proyek ini, dapat terealisasi tahun depan, mengingat tidak lama lagi akan ada pergantian kepala negara. (yun/r11)
Editor : Akbar Sirinawa