LombokPost--Dua anggota DPR RI fraksi PKS dari Dapil NTB, yaitu Johan Rosihan dan Abdul Hadi berjanji akan maksimal memperjuangkan hak-hak masyarakat Bumi Gora.
Keduanya menegaskan, kesempatan duduk di Senayan akan dimanfaatkan secara maksimal untuk berbuat lebih banyak bagi kemajuan Provinsi NTB.
Johan mengatakan, di periode keduanya ini, dia berjanji akan lebih getol lagi memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa.
”Janji kita cuma satu, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Artinya, dia berkomitmen tetap memastikan, bahwa suara rakyat terwujud dalam kebijakan yang diambil.
Menurutnya, berbekal pengalaman di DPR pada periode sebelumnya, dia meyakini akan lebih banyak yang bisa diperbuat untuk masyarakat.
”Periode pertama kemarin telah memberikan banyak catatan, dan kini saatnya kita lebih mendetailkan setiap rencana yang telah kita rintis," sambung Ketua DPP PKS BPW Santri Bali-Nusra itu.
Inilah saat tepat merealisasikan semua program yang telah direncanakan.
”Kami tidak hanya berbicara tentang persiapan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rencana yang telah dibuat dapat terwujud dengan nyata. Itu adalah komitmen kami," ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Johan berjanji untuk tetap menjaga amanah yang diberikan rakyat.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
”Menyuarakan harapan dan aspirasi mereka dalam setiap kebijakan yang diambil," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Abdul Hadi.
Secara spesifik, dia berjanji memperjuangkan kesejahteraan petani NTB.
Apalagi NTB salah satu daerah lumbung pangan nasional.
”NTB mempunyai potensi yang sangat besar sebagai lumbung pangan nasional, di antaranya NTB memproduksi padi sekitar 1,54 juta ton tahun 2023, yang tersebar di Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat," ujarnya.
Selama ini NTB menjadi pemasok beras ke wilayah Indonesia bagian timur yang masih kekurangan stok pangan.
Di samping produksi beras, NTB juga merupakan produsen jagung yang cukup tinggi di tahun 2023, yakni sebesar 1,28 juta ton.
NTB juga memiliki potensi di pengembangan komoditas hortikultura. Mulai bawang merah, mangga, jeruk, pisang, dan lain sebagainya
Di tengah potensi itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Seperti masih kurangnya support dan komitmen dari pemerintah untuk memanjukan sektor pertanian. Saat ini biaya petani semakin tinggi, sedangkan di satu sisi harga komoditi pertanian justru anjlok disaat panen.
Kata Hadi, bukan berarti tidak ada bantuan pemerintah. Akan tetapi harus diakui juga, tidak sedikit juga bantuan pemerintah banyak yang sia-sia.
"Sebab kebanyakan salah sasaran dan tidak sesuai peruntukan dan kecocokan. Sehingga terkesan membuang-buang anggaran. Belum lagi banyak kasus hukum di lapangan," katanya.
Oleh karena itu, dia menilai persoalan petani harus menjadi atensi bersama. Sebagai wakil rakyat di DPR RI, Hadi berjanji akan berupaya mengurai sejumlah persoalan tersebut.
”Mohon doa dan support masyarakat NTB, agar saya bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan petani NTB sebagai lumbung pangan nasional," tutupnya. (bib/r11)
Editor : Kimda Farida