LombokPost-Pemda masih menunggu regulasi teknis terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
”Ini masih kita tunggu seperti apa teknis kegiatannya,” terang Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB Muhamad Riadi, saat ditemui, Kamis (7/11).
Riadi mengatakan, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi telah menginstruksikan masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bersinggungan langsung dengan program tersebut, aktif melakukan komunikasi dengan kementerian terkait.
“Pak Sekda sudah beri arahan supaya ini bisa terus dilakukan koordinasi,” ujarnya.
Untuk Disnakeswan NTB, ada sejumlah peran yang akan dilaksanakan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini.
Paling utama, kebutuhan komoditas daging sapi, telur dan susu, agar semuanya bisa tersedia di dalam daerah.
Untuk persediaan daging, pihaknya tidak akan pernah khawatir. Sebab Bumi Gora saat ini dan ke depannya dalam status swasembada daging sapi.
Berapapun kebutuhan daging untuk program Makan Bergizi Gratis ini, akan bisa dipenuhi dengan baik.
”Kita kan daerah produsen sapi, berapa butuhnya daging masyarakat tinggal kita potong sapi kita. Yang kita atur keluarnya saja. Kami dari Dinas Peternakan Provinsi kalau untuk konsumsi daging sapi kami tidak pernah khawatir, karena kita daerah produsen,” jelasnya.
Namun kondisi berbeda terjadi pada telur dan susu. Disnakeswan NTB mengaku ketersediaannya cukup mengkhawatirkan.
Untuk konsumsi telur di NTB, sebagian besar persediaannya masih didatangkan dari luar daerah, terutama dari Jawa dan Bali. Sebab produksi telur dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
”Telur ini kan belum swasembada kita, masih ada defisit kebutuhan masyarakat secara total per tahun,” katanya.
Begitu juga untuk stok susu. Bumi Gora sampai saat ini masih bergantung dengan produk susu dari luar daerah, lantaran para peternak lokal tidak memiliki kultur peternakan susu perah.
Karena itulah pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar membantu NTB untuk menciptakan ekosistem peternakan sapi perah di lokasi-lokasi yang cocok di dalam daerah.
“Ini sudah kami komunikasikan ke pemerintah pusat, supaya kita ada kesempatan untuk bisa memproduksi sendiri, bagi persediaan kita di NTB,” tandasnya.
Anggota DPRD NTB H Didi Sumardi berharap anggaran yang dibutuhkan untuk program unggulan tersebut, dapat dikucurkan langsung melalui pusat.
Dalam artian tidak membebankan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
”Terkait pembiayaannya seharusnya bersumber dari APBN, dengan tidak mengurangi alokasi anggaran yang menjadi hak daerah. Sehingga tidak dibebankan kepada anggaran daerah melalui APBD,” terangnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida