LombokPost-Pelabuhan Carik di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, kini resmi dikelola Pemprov NTB setelah sebelumnya menjadi aset Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Penyerahan sertifikat sudah dilakukan," terang Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.
Dengan beralihnya pengelolaan ke pemprov, pelabuhan ini akan dioptimalkan.
Gita berharap aset milik Pemkab Lombok Utara yang berada di dalam area pelabuhan juga dihibahkan ke pemprov agar pengelolaan lebih maksimal.
"Area ini sekarang kewenangannya ada di provinsi, tapi di dalamnya masih ada aset pemkab. Kita mohon agar dihibahkan ke kita supaya pemanfaatannya lebih optimal," jelasnya.
Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara agar perencanaan pengelolaan Pelabuhan Carik dapat segera disusun.
"Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi. Meski pengelolaan di bawah provinsi, dampaknya akan dirasakan masyarakat Lombok Utara," kata Gita.
Pengembangan fasilitas Pelabuhan Carik akan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus.
Pemprov juga menerima berbagai usulan terkait pemanfaatan pelabuhan, termasuk menjadikannya pusat bongkar muat serta gerbang ekspor komoditas NTB.
"Ada wacana agar pelabuhan ini menjadi salah satu gerbang ekspor komoditas NTB. Mudah-mudahan bisa terwujud, tentu perlu kajian teknis lebih lanjut," ujarnya.
Selain itu, regulasi pemanfaatan aset juga perlu disusun agar sesuai aturan.
Kehadiran Pelabuhan Carik diharapkan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
Baca Juga: Rektor Lantik Wakil Dekan Baru FEB Unram Periode 2025-2029
"Ke depan, agar lebih optimal harus ada inovasi dan kolaborasi. Di tengah keterbatasan anggaran, jika tidak dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, aset ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi harus bisa memberikan manfaat," tegasnya.
Dalam pengelolaannya, pemprov membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga.
"Jika kerja sama operasi bisa memberikan kepastian, mempermudah, dan membuat pengelolaan lebih profesional, kenapa tidak? Kita bisa menggandeng pihak ketiga," jelas Gita.
Terkait penambahan aset, pemprov memastikan tidak akan kewalahan.
Bahkan, beberapa aset milik pemprov juga telah diserahkan kepada pemkab dan pemkot di NTB.
"Kita berbagi aset sesuai aturan. Siapa pun yang mengelola, yang penting aset ini bisa optimal dan tidak mangkrak," tandasnya.
Pj Gubernur NTB Hassanudin menilai pengelolaan Pelabuhan Carik oleh Pemprov NTB dapat mendukung transportasi dan distribusi komoditas unggulan Lombok Utara seperti kopi, vanili, dan cokelat.
"Semoga Pelabuhan Carik bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat di Lombok Utara," harapnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida